6,3 juta hektare lahan rakyat peroleh persetujuan perhutanan sosial

Pekanbaru (ANTARA) - Perhutanan sosial menjadi salah satu program utama pemerintah di dalam menciptakan model pelestarian hutan yang efektif berbasis masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi, keseimbangan lingkungan serta dinamika sosial budaya.

Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera, Apri Dwi Sumarah menyampaikan bahwa hingga September 2023, capaian akses rakyat terhadap persetujuan Perhutanan Sosial mencapai 6,3 juta hektare dari target 12,7 juta hektare.

“Presiden menginginkan percepatan dan perluasan capaiannya. Diarahkan juga keterlibatan para pihak dalam percepatan perhutanan sosial, variasi sumber pendanaan pelaksanaan perhutanan sosial, sistem informasi perhutanan sosial, dan ditetapkannya rencana aksi perhutanan sosial,” ujar Apri usai diskusi bertajuk Ngobrol Pintar: Kabar Perhutanan Sosial Riau bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pekanbaru, Sabtu.

Berdasarkan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS), target luasan perhutanan sosial di Provinsi Riau yang telah mendapatkan persetujuan pengelolaan sebanyak 142 persetujuan dengan lima skema.

Di antaranya adalah skema Hutan Desa 38 persetujuan seluas 78 ribu ha, Hutan Kemasyarakatan 85 persetujuan seluas 51 ribu ha, Hutan Tanaman Rakyat sebanyak 10 persetujuan seluas 5,6 ribu ha, Kemitraan sebanyak 6 persetujuan seluas 6,8 ribu ha, dan Hutan Adat sebanyak 3 penetapan seluas 19 ribu ha.

Apri turut mengungkapkan di Provinsi Riau, realisasi perhutanan sosial seluas 160 ribu hektare dari 1,2 juta hektar yang sudah dicadangkan melalui PIAPS untuk Riau.

Program Perhutanan Sosial membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan secara adil kepada pemerintah. Setelah disetujui maka masyarakat dapat mengelola dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan.

Dengan bentuk pemanfaatan hasil hutan yang sesuai prinsip kelestarian yang ramah lingkungan maka tujuan konservasi lingkungan dapat sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pelibatan masyarakat setempat sebagai pihak utama dan terdekat yang menjaga kelestarian hutan merupakan langkah korektif pemerintah di dalam mewujudkan keberpihakan kepada rakyat,” ungkap Apri.

Wakil Ketua PWI Provinsi Riau Bidang Organisasi, Raja Isyam Azwar menyampaikan bahwa media berperan penting di dalam penyebarluasan informasi Perhutanan Sosial kepada masyarakat luas.

“Hal ini sejalan dengan arahan Presiden RI untuk percepatan perhutanan sosial, khususnya di Provinsi Riau. Konsolidasi dan kolaborasi masyarakat termasuk dengan media merupakan langkah strategis di dalam menumbuhkembangkan tingkat partisipasi masyarakat di dalam pembangunan,” ujar Isyam.

Kegiatan Ngobrol Pintar: Kabar Perhutanan Sosial Riau turut diisi oleh Direktur LSM Paradigma, Riko Kurniawan sebagai salah satu pembicara. Sebanyak 75 jurnalis dari berbagai media massa di Riau ikut hadir pada kegiatan tersebut.

“Sinergi antara pemerintah, media massa dan berbagai stakeholder lainnya sangat dibutuhkan dalam menyukseskan program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan,” tutup Apri.