Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan berbagai insentif perpajakan yang diberikan pemerintah dengan nilai total Rp120,6 triliun hingga kini masih terealisasi sekitar Rp30 triliun atau 24,6 persen.
"Insentif perpajakan yang kita berikan Rp120,6 triliun sampai hari ini jumlah yang digunakan masih terealisir di bawah Rp30 triliun atau 24,6 persen," katanya dalam acara Spectaxcular di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Menkeu Sri Mulyani pastikan dana PEN dukung aktivitas pesantren saat pandemi
Sri Mulyani mengatakan realisasi tersebut di antaranya berasal dari insentif pajak untuk karyawan yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) ditanggung pemerintah sebesar Rp2,18 triliun.
Kemudian pembebasan PPh 22 impor berhasil terealisasi hingga Rp7,3 triliun, potongan PPh pasal 25 impor terealisasi sebesar Rp10,2 triliun, dan diberlakukannya percepatan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Meski serapan masih rendah, Sri Mulyani memastikan pihaknya akan tetap memberikan insentif perpajakan kepada masyarakat dan dunia usaha agar dapat membantu dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19.
"Kita tetap akan berjuang untuk menyampaikan kepada seluruh wajib pajak (WP) bahwa pemerintah hadir untuk membantu mereka," tegasnya.
Oleh sebab itu, menurut Sri Mulyani pemberian insentif yang masif di tengah tertekannya penerimaan perpajakan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Ia menyatakan hal itu harus dilakukan karena penerimaan pajak telah mengalami kontraksi mencapai lebih dari 17 persen sedangkan belanja terus naik sehingga defisit meningkat menjadi 6,34 persen atau lebih dari Rp1.000 triliun.
Ia pun meminta agar jajaran DJP harus tetap melakukan tugasnya yaitu mengumpulkan penerimaan pajak dan wajib pajak (WP) sekaligus memberikan berbagai insentif agar WP bisa bertahan dan pulih kembali.
"Itu suatu tantangan yang tidak mudah bagi kita semuanya maka saya menganggap bahwa hari hari ini kita semuanya harus terus menerus saling mendukung," ujarnya.
Baca juga: Menkeu Sri Mulyani: Kita harus jaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi
Baca juga: Menkeu Sri Mulyani: Sebanyak 12 ribu desa belum tersambung internet
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Berita Lainnya
Airlangga sebut inflasi dan pertumbuhan ekonomi landasan UMP 6,5 persen
02 December 2024 14:14 WIB
Pasukan Israel tak berhenti serang Lebanon selatan meski ada gencatan senjata
02 December 2024 13:34 WIB
Dietisien: Tempe merupakan produk nabati yang baik untuk jantung
02 December 2024 13:23 WIB
Kemenag tunggu undangan DPR soal pembahasan biaya penyelenggaraan haji
02 December 2024 12:47 WIB
Badan Gizi Nasional tinjau dapur penyedia makan bergizi di lanud
02 December 2024 12:34 WIB
Cavaliers berhasil hentikan rentetan tujuh kemenangan Celtics
02 December 2024 11:56 WIB
Banggar DPR gelar rapat kerja dengan tujuh Menko bahas rencana kerja anggaran
02 December 2024 11:45 WIB
Summarecon bangun sekolah sekolah terpadu trilingual berbasis budi pekerti
02 December 2024 11:40 WIB