Menkeu Sri Mulyani: Kita harus jaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi di tengah masa pandemi karena keduanya berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Ini merupakan sesuatu yang harus kita jaga keseimbangan antara kesehatan dengan menjaga ekonomi dan mengembalikan kesejahteraan rakyat," katanya dalam Raker bersama DPR RI di Jakarta, Senin.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani: APBN 2021 jadi alat pemulihan ekonomi dari pandemi

Sri Mulyani menyatakan menyeimbangkan aspek ekonomi dan kesehatan memang merupakan tugas yang sangat sulit namun dapat dicapai jika seluruh elemen bangsa memiliki kepedulian untuk bekerja sama.

"Masalah COVID-19 tidak merupakan masalah keuangan tapi masalah kesehatan. Ini adalah masalah yang berhubungan dengan kepedulian kepada kita semua," ujarnya.

Ia menuturkan keseimbangan harus dilakukan karena upaya pemerintah dalam memulihkan ekonomi yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat akan sangat bergantung pada penanganan pandemi COVID-19.

Ia menjelaskan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemulihan ekonomi seperti potensi terjadinya second wave, ketersediaan vaksin, dan kegiatan vaksinasi sehingga penanganan di sektor kesehatan juga harus menjadi yang utama.

Sementara itu, menurutnya untuk sektor ekonomi sudah mulai terlihat adanya tren pembalikan pada kuartal III setelah pada kuartal-kuartal sebelumnya terjadi tekanan cukup dalam.

Ia memprediksikan kuartal III masih akan berada di zona negatif namun lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal II yang terkontraksi hingga 5,32 persen.

"Pertumbuhan kuartal I di 3 persen, kuartal II minus 5,3 persen, dan kuartal III kita prediksi mungkin masih akan negatif meskipun jauh lebih baik dari pada kuartal II," katanya.

Sri Mulyani menjelaskan pemulihan baik di bidang ekonomi maupun kesehatan membutuhkan stimulus fiskal yang sangat besar hingga menyebabkan defisit APBN tahun ini diperkirakan sebesar 6,34 persen.

Stimulus fiskal tersebut juga dilakukan oleh berbagai negara termasuk Inggris, Spanyol, Perancis, dan Jerman yang mencapai 10 persen dari PDB sehingga membuat kontraksi ekonomi mencapai dua digit.

"Dalam konteks ini kita akan mengatakan bahwa seluruh dunia yang mengalami shock yang luar biasa kemudian mereka menggunakan fiskal sebagai countercyclical dan itu menyebabkan defisit yang cukup besar," katanya.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani apresiasi peningkatan jumlah K/L dan pemda penerima Opini WTP

Baca juga: Stafsus Menkeu tanggapi kritik soal anggaran COVID-19 yang turun pada 2021

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah