Pekanbaru (ANTARA) - Gubernur Riau Syamsuar meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk mempercepat penyaluran dana program jaring pengaman sosial (JPS) untuk warga terdampak COVID-19, karena hingga awal Oktober realisasinya baru sekitar 60 persen.
"Dana jaringan pengaman sosial baru terealisasi Rp163,58 miliar atau 60,22 persen, dari total anggaran Rp271,61 miliar. Artinya ini belum semua disalurkan oleh kabupaten/kota kepada masyarakat terdampak COVID-19," kata Syamsuar dalam pernyataan pers di Pekanbaru, Senin.
Ia mengatakan Pemprov Riau sudah meminta agar anggaran tersebut oleh DPRD Riau agar tidak dikurangi di APBD Perubahan 2020.
Karena itu, ia mengatakan anggaran JPS dari pertama sampai sekarang tidak dikurangi.
“Karena kita khawatir mana tahu nanti menjelang Desember 2020 masih ada peningkatan kasus,” ujarnya.
Karena itu, ia minta kepada pemerintah kabupaten dan kota se-Riau agar segera menyalurkan anggaran yang telah disiapkan Pemprov Riau untuk masyarakat yang terdampak COVID-19, sesuai data yang diusulkan dan telah melalui proses verifikasi.
"Ini juga sudah dicek oleh BPK, dan saya sampaikan bahwa anggaran jaringan pengamanan sosial ini sudah disampaikan ke kabupaten/kota, namun mereka ada yang belum menyalurkan secara keseluruhan. Kita tak tahu persoalan di daerah," ujarnya.
Ia mengatakan seharusnya tidak ada lagi kendala dalam penyaluran, karena besarnya alokasi ke 12 kabupaten dan kota berdasarkan usulan yang diajukan.
Sementara itu, ia mengatakan untuk dana kesehatan penanganan pasien COVID-19 Riau, saat ini masih tersedia sekitar 60 persen lebih. Realisasinya sejauh ini baru sekitar 39,69 persen atau Rp73,54 miliar dari total anggaran yang disiapkan Rp185,28 miliar.
Sedangkan untuk dana pemulihan ekonomi Nasional (PEN), lanjutnya, realisasi masih nol persen dari anggaran yang disiapkan Rp25 miliar. Sebabnya, ini berkaitan dengan data calon penerima bantuan PEN.
“Dana PEN ini juga ada dari pusat melalui Kementerian Koperasi yang saat ini datanya sedang divalidasi oleh BPKP. Kalau ini selesai, kami siapkan Pergub tentang kreteria UMKM yang mendapatkan bantuan PEN ini, baru uang ini (Rp25 miliar) bisa kita gulirkan," katanya.
Ia menambahkan, Pemprov Riau tak mau tumpang tindih dalam penyaluran dana bantuan, sebab bantuan dari pusat Rp2,4 juta untuk UMKM.
“Kalau penyaluran bantuan pusat selesai, baru kita gulirkan dana Rp25 miliar itu kepada UMKM Riau. Dana PEN ini ‘leading’ sektornya Disperindag dan UMKM Riau," katanya.
