Pekanbaru (ANTARA) - Ratusan peserta aksi dari Cipayung Plus melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRD Riau, Jumat. Gelombang demontrasi tolak UU Cipataker ini berlangsung tertib, berbeda dengan hari sebelumnya yang berakhir ricuh.
Demonstran terlihat membentangkan tali untuk mengawal rombongan dan menghindari masuknya penyusup. Dalam tuntutannya massa mendesak agar DPRD Riau memberikan pernyataan secara terbuka menolak UU Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law.
Tak hanya itu, massa aksi yang merupakan gabungan dari sejumlah organisasi kemahasiswaan di Riau meminta agar DPRD Riau meneruskan aspirasi kepada Presiden RI Joko Widodo dan DPR RI.
"Kami meminta Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pengganti undang-undang (perppu) untuk menggantikanUU Ciptaker. Kami mendesak agar kemudian mencabut UU ciptaker ini," ucap salah seorang orator.
Baca juga: Gas air mata dan water canon pukul mundur massa tolak UU Ciptaker di Pekanbaru
Mereka juga mendukung untuk dilakukannya langkah secara konstitusional melalui jalur gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kemudian massa mendesak agar dalam pembahasan perundang-undangan, Pemerintah dan DPR RI melibatkan serikat buruh.
"Kami sangat terluka dengan telah disahkannya UU ciptaker ini. Ini bentuk penghianatan kepada rakyat. Kami menilai UU ini cacat hukum karena tela mengebiri hak-hak buruh," ucap orator.
Tak lama, Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto didampingi Ketua Fraksi Demokrat Agung Nugroho, Wakil Ketua Fraksi PAN Ade Hartati menemui massa aksi. Dalam sambutannya, Hardianto membacakan surat pernyataan sikap DPRD Riau yang akan meneruskan aspirasi penolakan UU Ciptaker ke pusat.
Baca juga: Dikecam FKPMR bertindak represif, Polda Riau: tindakan kepolisian sesuai SOP
"Dengan disahkannya UU ciptaker oleh DPR RI menimbulkan berbagai aksi unjuk rasa dari kalangan mahasiswa, serikat buruh dan Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR)," ucap Hardianto.
Dia mengatakan, secara kelembagaan DPRD Riau akan meneruskan aspirasi yang disampaikan. "Kàmi menandatangani surat pernyataan untuk meneruskan aspirasi teman-teman ke pusat," ucapnya.
Baca juga: Demo Omnibus Law Pekanbaru rusuh, puluhan mahasiswa luka kena lemparan batu dan gas air mata
Baca juga: Sikapi gelombang demontrasi UU Ciptaker, DPRD dan Polda Riau tawarkan dialog
Berita Lainnya
11 penginapan di Harau disita polisi terkait dugaan SPPD fiktif DPRD Riau
08 December 2024 23:51 WIB
Selebgram Hana Hanifah dimintai keterangan atas dugaan SPPD fiktif DPRD Riau
05 December 2024 17:24 WIB
BRK Syariah dan DPRD Bengkalis komitmen tingkatkan pendapatan masyarakat
02 December 2024 10:44 WIB
Supaya tak jadi sarang hantu, DPRD Riau minta pemda urus aset terbengkalai
07 November 2024 17:15 WIB
Mantan Sekwan Riau dituntut 8 tahun penjara atas dugaan SPPD fiktif
07 November 2024 16:49 WIB
Anggota DPRD Riau diingatkan tak kampanye pilkada saat reses
07 November 2024 15:09 WIB
Komisi III DPRD Riau evaluasi kegiatan dan target BRK Syariah
04 November 2024 19:45 WIB
Payung elektrik Masjid Annur disorot, DPRD Riau tunggu perkara hukum selesai
01 November 2024 14:47 WIB