Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengapresiasi respon pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Luar Negeri terkait informasi yang menyebutkan bahwa China akan membangun pangkalan militer di Indonesia.
Dia menegaskan bahwa Indonesia harus menjaga agar politik luar negeri Indonesia terjaga bebas aktif, tidak memihak salah satu blok kekuatan di dunia.
Baca juga: Batik Air diminta Kemlu bantu evakuasi WNI dari Wuhan
"Kita apresiasi sikap Kemenlu yang tegas soal ini. Kita minta pemerintah terus konsisten agar tidak condong terhadap tarikan negara-negara besar," kata Sukamta dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Hal itu dikatakannya terkait laporan tahunan Pentagon berjudul "Military and Security Development Involving the People's Republik of China" yang mengungkapkan rencana China membangun jaringan logistik militer di Asia Pasifik.
Sukamta menilai Indonesia tidak bisa menerima info tersebut mentah-mentah karena kemungkinan itu bagian dari pertarungan perebutan pengaruh antarnegara.
Menurut dia hal penting yang harus dilakukan adalah info tersebut perlu menjadi masukan bagi masyarakat dan harus dikaji secara mendalam.
"Walaupun saat ini belum direalisasikan tetapi setidaknya ada kemauan atau niat dari China. Info tersebut paling tidak memberi kita peringatan akan adanya agenda dan operasi dari negeri Tiongkok dan boleh jadi Amerika terhadap negeri-negeri yang disebut, terutama Indonesia, ini yang harus diwaspadai," ujarnya.
Sukamta menilai agar Indonesia bisa terus menjaga sikap bebas aktif secara politik, maka pemerintah harus menjaga supaya secara ekonomi tetap mandiri tidak berutang budi terhadap Tiongkok.
Menurut dia, kalau utang budi terlalu banyak pasti akan sulit menghadapi tekanan bila saatnya China menagih kepada Indonesia.
Sebelumnya Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi merespon laporan Departemen Pertahanan AS (Pentagon) yang menyebutkan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara yang dianggap China sebagai lokasi untuk fasilitas logistik militer.
"Secara tegas saya menekankan bahwa sesuai dengan garis dan prinsip luar negeri Indonesia maka wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer negara manapun," tutur Retno saat menyampaikan keterangan pers secara virtual, Jumat (4/9).
Laporan tahunan Pentagon berjudul "Military and Security Development Involving the People's Republik of China" yang mengungkapkan rencana China membangun jaringan logistik militer di Asia Pasifik.
Dilaporkan Nikkei Asian Review pada Rabu (2/9), China menganggap Myanmar, Thailand, Singapura, Indonesia, Pakistan, Sri Langka dan negara-negara lain di Afrika dan Asia Tengah sebagai lokasi yang tepat untuk merealisasikan agenda tersebut.
Baca juga: Kemlu RI panggil Dubes Malaysia terkait larangan pemegang izin imigrasi bagi WNI
Baca juga: Kemlu RI kembali panggil Dubes China terkait pelanggaran ZEE Indonesia di Natuna
Pewarta: Imam Budilaksono
Legislator apresiasi Kemlu RI terkait info Cina bangun pangkalan militer
Foto Dok - Foto satelit memperlihatkan sesuatu yang menurut deskripsi CSIS Asia Maritime Transparency Initiatives sebagai penyebaran beberapa sistem senjata baru, termasuk sebuah pesawat tempur J-11, di pangkalan China di Woody Island di Paracels, Laut Cina Selatan, Sabtu (12/5/2018). (Courtesy CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/DigitalGlobe/Handout via REUTERS)
