Bengkalis (ANTARA) - Aksi demo sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bengkalis yang memprotes kebijakan Pemkab menghapus anggaran pendidikan mendapat tanggapan dari Plh Bupati Bustami HY yang memastikan anggaran bantuan pendidikan sebelumnya terkena dampak rasionalisasi kembali dianggarkan di Perubahan APBD Bengkalis Tahun 2020 ini.
Menurut Bustami, dampak virus corona yang melanda dunia termasuk Indonesia berdampak terhadap ekonomi. Di awal 2020 tepatnya awal bulan Maret Pemerintah Bengkalis diperintahkan untuk melakukan pergeseran anggaran untuk penanganan COVID-19. Sesuai dengan aturan pemerintah, Bengkalis melakukan pergeseran. Namun belum selesai pergeseran anggaran muncul SKBdua menteri dan terjadi rasionalisasi luar biasa.
"Berdasarkan PMK 35 Tahun 2020 tentang postur APBN Kabupaten Bengkalis maka terjadinya rasionalisasi yang luar biasa. Kalau dihitung hampir 1/3 dari pendapatan semua terkena pengurangan pendapatan, " terang Bustami didampingi Kapolres Bengkalis saat menerima perwakilan mahasiswa, Rabu (29/7).
Dikatakan, rasionalisasi berdampak pada semua jenis belanja. Untuk menyelesaikan itu pemerintah mengambil beberapa sikap.
"Kalau kita tidak penuhi item tersebut, akan terjadi penundaan penyaluran DAU, akan terjadi pemotongan terhadap dana bagi hasil. Kita sudah menginisiasi untuk tidak memenuhi. Karena pengaruhnya luar biasa terhadap Bengkalis. Namun nyatanya DAU ditunda. Artinya kita tidak bisa main-main dengan SKBdua menteri. Langkahnya kita harus rasionalisasi semua belanja.
Terhadap tuntutan atau keinginan mahasiswa yang mendesak pemerintah tidak merasionalisasi bantuan pendidikan, ditegaskan Bustami biaya tersebut tidaklah dipangkas.
"Ketika kita menyusun RKPD perubahan ini (bantuan pendidikan) sudah kita masuk kembali. Ini bukan di rasionalisasi, tapi angkanya dipinjam. Jadi saat ini sudah kita posisikan kembali pada pos-posnya. Satu di Kesra kemudian di Dinas Pendidikan, " cakapnya.
Menanggapi keinginan mahasiswa mengharuskan pemerintah memprioritaskan bantuan pendidikan sesuai visi misi, Bustami mengatakan hal itu sudah dilakukan. 20 persen dari pendapatan dialokasikan untuk pendidikan.
Kemudian, terkait tuntutan agar pemerintah menambah kuota penerima bantuan pendidikan Plh Bustami menegaskan akan disesuaikan dengan kondisi anggaran.
Sebelumnya, puluhan mahasiswa dari sejumlah Perguruan Tinggi di Bengkalis kembali mendatangi kantor Bupati Bengkalis, Rabu (29/7/) pagi. Aksi mereka merupakan lanjutan dari sebelumnya, protes dipangkasnya anggaran bantuan biaya pendidikan oleh pemerintah.
Baca juga: PDI Perjuangan diminta cermat usung calon Pilkada
