Ketua MPR minta kepala daerah sosialisasikan protokol kesehatan normal baru

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta para kepala daerah dari 25 kabupaten/kota di empat provinsi yang akan menerapkan "normal baru" (new normal) agar segera mensosialisasikan protokol kesehatan secara intensif agar bisa menjangkau semua rumah tangga atau keluarga.

Bamsoet meminta kegiatan sosialisasi protokol kesehatan itu hendaknya melibatkan semua aparatur daerah hingga pengurus rukun tetangga dan rukun warga (RT/RW).

Baca juga: Ketua MPR RI Bambang Soesatyo: Perlu sinergi hadapi resesi ekonomi akibat COVID-19

"Selain mal-mal, perlu juga dipertimbangkan untuk segera melonggarkan rumah-rumah ibadah dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, jangan sampai protokol kesehatan itu hanya dipahami petugas, tetapi tidak dipahami warga. Karena itu para kepala daerah dari empat provinsi dan 25 kabupaten kota itu harus segera mengambil inisiatif mensosialisasikan protokol kesehatan tersebut.

"Libatkan dan kerahkan para camat, lurah hingga pengurus RT/RW atau kepala desa. Target sosialisasi harus menjangkau seluruh keluarga, sehingga setiap individu paham dan mempraktikkan protokol kesehatan itu, baik di ruang publik, tempat-tempat ibadah maupun di tempat kerja," ujarnya.

Bamsoet mengatakan, protokol kesehatan normal baru telah dipersiapkan Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Menurut dia, para kepala daerah harus memastikan semua ketentuan protokol kesehatan itu diterima dan dipahami oleh masyarakat melalui sosialisasi oleh aparatur daerah.

"Penerapan protokol kesehatan normal baru itu mencakup mobilitas masyarakat, pergerakan warga di pusat belanja, pasar tradisional, tempat wisata hingga di tempat kerja atau perkantoran dan sentra-sentra kegiatan industri. Dan harus segera ditambah lagi, pelonggaran rumah-rumah ibadah," katanya pula.

Dia mengingatkan bahwa normal baru dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat bertujuan memulihkan secara bertahap semua aspek kehidupan masyarakat di tengah pandemi COVID-19.

Menurut dia, masyarakat bisa menjalankan kembali kegiatan-kegiatan produktif dan keagamaan, sehingga pemulihan di sektor industri dan perdagangan memungkinkan para karyawan kembali bekerja.

"Kendati penerapan protokol kesehatan normal baru akan didukung TNI dan Polri, para kepala daerah tetap harus proaktif memastikan kebijakan tersebut berjalan dengan baik dan mencapai target. Tolok ukur utamanya adalah menurunnya jumlah pasien COVID-19," katanya.

Menurut dia, jangan sampai normal baru justru menjadi penyebab gelombang kedua penularan COVID-19, dan jangan sampai penerapannya yang terlalu kaku menimbulkan kegaduhan dalam penerapannya di lapangan.

Bamsoet menilai pengawasan dalam penegakan disiplin protokol normal baru oleh petugas harus humanis dan tetap mengedepankan tindakan persuasi dan edukasi.

Baca juga: Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo ajak Kepala daerah untuk dukung PP 23/2020

Baca juga: Bambang Soesatyo: Anggota DPR terjaring OTT bukan tindakan lembaga

Pewarta: Imam Budilaksono