Pekanbaru (ANTARA) - Fraksi Demokrat DPRDKota Pekanbaru meminta agar Walikota Firdaus melakukan evaluasi total penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sudah bergulir sejak 17-30 April, dan resmiakan diperpanjang14 hari ke depan.
Fraksi Demokrat DPRD Kota Pekanbarumenyuarakan kritikan terkait masih banyaknya kekurangan dalam penerapan PSBB Pekanbaru yang menimbulkan kisruh baru di tengah masyarakat. Jika hal ini tidak dievaluasi total, maka F-Demokrat mengancam bakal menggunakan hak interpelasi dewan.
"Hak Interpelasi untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara," ujar Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Pekanbaru Heri Setiawan, Jumat.
Dia mengatakan, Fraksi Demokrat tengah mendiskusikan secara internal usulan hak interpelasi tersebut.
"Di internal kami sedang dibahas. Konkretnya seperti apa, itu masih kami bahas. Kami juga menjalin komunikasi dengan fraksi lainnya. Kami sendiri sekarang sudah tujuh orang anggota. Beberapa fraksi juga mengaku setuju dengan usulan ini," ucapnya.
Banyak kebijakan yang tak efektif dalam penerapan PSBB Pekanbaru yang menyebabkan masyarakat menjerit. Seperti bantuan sembako yang ditolak forum RT dan RW, jaring pengaman sosial yang dinilai, amburadul, pendataan, kesiapan anggaran dan sumber pendanaan Pemko hingga pola distribusi bantuan.
"Beberapa hari yang lalu DPC Demokrat Pekanbaru sempat mendatangi salah seorang warga. Beliau ini janda dan belum dapat bantuan dari pemko. Untuk bertahan hidup terpaksa harus makan ubi yang di tanam depan rumah. Kurang menyedihkan apalagi?" ucap Heri.
Menurut dia, pemko tidak bisa melarang masyarakat untuk tidak keluar bila bantuan untuk masyarakat tidak ada.
Maka dari itu pihaknya bisa menjelaskan secara rinci, bantuan apa saja sebetulnya yang diberikan pemko yang berasal dari APBD. Begitu juga dengan ketersediaan anggaran yang ada.
Pihaknya juga mempertanyakan alasan pemko menggunakan pihak ketiga dalam mendistribusikan bantuan bahan pokok ke masyarakat.
Menurut dia, seharusnya pemko langsung menunjuk Badan Urusan Logistik (Bulog). Sehingga tidak memunculkan beban biaya baru.
Baca juga: Ini tanggapan DPRD Pekanbaru soal keluhan warga terhadap PSBB
Baca juga: DPRD Kota Pekanbaru tampung keluh kesah warga terkait PSBB
Berita Lainnya
Agus Harimurti Yudhoyono berikan arahan ke Fraksi Demokrat DPR RI
25 March 2024 15:18 WIB
Demokrat tanggapi isu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jadi Menteri ATR
20 February 2024 16:17 WIB
Demokrat Meranti beri pembekalan caleg jelang Pemilu 2024
16 November 2023 21:11 WIB
Bappilu Partai Demokrat sebut belum tahu pembicaraan antara Jokowi-AHY
24 October 2023 14:48 WIB
Syarief Hasan sebut terlalu dini bagi Partai Demokrat bicara kabinet
03 October 2023 9:47 WIB
Pengamat: Partai Demokrat ke Prabowo bisa kacaukan skenario Jokowi
26 September 2023 11:34 WIB
Denny JA menilai Partai Demokrat bisa beri efek elektoral bagi Prabowo
18 September 2023 10:32 WIB
Politik kemarin, Partai Demokrat dukung Prabowo hingga rekam jejak Pemilu
18 September 2023 10:10 WIB