Tembilahan (ANTARA) - Anggota DPR RI asal Riau, Abdul Wahid menyatakan siap mencarikan solusi atas persoalan yang menjadi kendala PLN (Persero) unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Rengat yang membawahi PLN ULP Inhil, Inhu dan Kuansing dalam percepatan penerangan di daerah itu.
"Jika untuk percepatan penerangan ini butuh bantuan mari kita diskusikan, kalau ada kendala kita akan coba carikan solusinya. Inilah penugasan negara kepada kami sebagai badan legislasi yang terpenting ada koordinasi," ucap Abdul Wahid dalam kunjungan kerja dan monitoring ke Kantor PLN ULP Tembilahan didampingi anggota Komisi VI DPRD Riau, Dani M Nursalam, Ketua komisi III DPRD Inhil Iwan Taruna, Wakil Ketua Komisi I DPRD Inhil Muammar Armain, Wakil Ketua Komisi VI DPRD Inhil, Fadli serta para Kader PKB di Kabupaten Inhil, Sabtu.
Kedatangan Politisi PKB di komisi VII DPR RI di Kantor PLN ULP Tembilahan disambut Manejer PLN UP3 Rengat, Manajer ULP Tembilahan, Manejer ULP Kuala Enok.
Wahid mengatakan, PLN sebagai tolak ukur keberhasilan negara sudah seharusnya mampu memberi fasilitas kepada rakyat salah satunya memenuhi ketersediaan penerangan.
Dikatakan Wahid, data PLN ULP Tembilahan, masih ada sekitar 29 Desa di Inhil yang belum tersentuh aliran listrik, padahal listrik sudah menjadi kebutuhan primer manusia.
"Ini harusnya menjadi fokus perhatian kita disamping persoalan keandalan sistem kelistrikan. Kami pun siap membantu secara kebijakan dan politik yang terpenting semua desa di Inhil sudah teraliri listrik," tuturnya.
Mantan anggota DPRD Riau ini juga mengharapkan agar di tahun 2020 nanti, tidak ada lagi desa di Inhil yang belum teraliri listrik. Untuk itu PLN ULP Tembilahan diminta fokus terhadap pengembangan pembangunan jaringan baru terutama untuk daerah yang berada di pesisir.
Manejer PLN UP3 Rengat Erwin Gunawan membenarkan masih adanya sekitar 29 desa di Inhil masih belum mendapatkan pasokan listrik.
29 desa tersebut masing-masing berada di Kecamatan Concong, Gaung, Kateman, Kempas, Kuala Indragiri, Mandah, Pelangiran, pulau Burung, Reteh, Sungai Batang, Tanah Merah dan Teluk Belengkong.
Erwin mengaku, banyak faktor yang menjadi kendala PLN UP3 Rengat sehingga belum mampu melakukan percepatan pembangunan jaringan baru di daerah-daerah yang belum dialiri listrik, salah satunya adalah akses yang terbatas sehingga distribusi material ke lokasi jadi terhambat seperti Inhil yang didominasi oleh pulau.
"Kendala lain adalah persoalan ganti rugi tanam tumbuh. Untuk persoalan ganti rugi ini kita optimis bisa segera diatasi dengan bantuan pemerintah dan DPR," ucapnya.
Meski dihadang sejumlah kendala, PLN UP3 Rengat bersama PLN ULP Tembilahan tidak tinggal diam. Saat ini proses penerangan 29 Desa di Inhil tengah diupayakan sebagai target pencapaian di tahun 2020.
PLN ULP Tembilahan tambahnya, juga melakukan percepatan pembangunan transmisi 150 KV, Percepatan pembangunan gardu induk Tembilahan 2x30 MW, Pembangunan jaringan tegangan menengah 20 KV dan percepatan pembangunan tower dan penyeberangan antar pulau.
Baca juga: PLN UP3 Rengat siagakan 11 posko pelayanan teknik jelang Natal dan tahun baru
Baca juga: PLN Dumai Siapkan 36 Posko Siaga Sambut Natal Tahun Baru 2020
Puluhan desa di Inhil belum dialiri listrik, ini kata anggota DPR RI
Kedatangan anggota komisi VII DPR RI, Abdul Wahid, di Kantor PLN ULP Tembilahan, Sabtu (21/12).
