Kadis Kominfotik Bengkalis tegaskan kerjasama publikasi harus dengan media pers bukan medsos

id pwi bengkalis,medsos bengkalis

Kadis Kominfotik Bengkalis tegaskan kerjasama publikasi harus dengan media pers bukan medsos

Kadiskominfotik Bengkalis Johansyah Safri ketika menjadi nara sumber dalam Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang di selenggarakan PWI Bengkalis beberapa waktu yang lalu. (ANTARA/Alfisnardo)

Bengkalis (ANTARA) - Kadiskominfotik Bengkalis Johansyah Safri menegaskan bahwa terkait publikasi kerjasama media hanya dengan media pers dan bukan media sosial (medsos) .

"Tak boleh kerjasama (publikasi-red) dengan medsos. Kalau kerjasama harus dengan media massa. Media massa itu seperti kita ketahui sendiri ada cetak, elektronik dan radio. Kalau medsos itu pribadi. Tapi kalau punya media sosial sendiri silahkan, tapi resmi. Misalnya Kecamatan Mandau, Kominfo yang punya medsos sendiri. Silahkan saja kalau dia ingin share di sana. Tapi kalau kerjasama harus dengan media," tegas Johan, Selasa (10/12/2019).

Terkait selentingan ada dinas/instansi yang sudah menjalin kerjasama dengan pemerintah, Johanysah langsung membantahnya.

"Tak ada itu. Tak dibenarkan karena medsos itu sifatnya pribadi. Tapi kalau Perangkat Daerah (PD) atau unit kerjanya punya media sosial tersendiri yang terverifikasi silahkan. Kalau kerjasama tak bolehlah," tegasnya.

Sementara itu Ketua PWI Kabupaten Bengkalis Alfisnardo menilai kecenderungan media sosial yang ikut latah-latah mempublikasikan berita layaknya sebuah situs berita.

Pihaknya mengaku heran dengan perkembangan medsos yang seolah-olah memposisikan diri seperti situs web, padahal tak punya payung hukum sama sekali.

"Perkembangan ini harus kita sikapi. Jangan salah persepsi dengan keberadaan medsos yang punya follower banyak. Itu akun pribadi dan tak punya payung hukum," tegasnya,

Yang lebih mengherankan lagi, ungkapnya akunmedos malah seperti besar kepala dengan ruang yang diberi sejumlah pihak mengatasnamakan pemerintah. Mereka ikut-ikutan pula ingin menjalin kerjasama dengan pemerintah. Malah selentingan ada yang mengaku sudah bermitra dengan pemerintah.

"Ini harus di luruskan agar tak menjadikan medsos rujukan publikasi. Tak ada hak medsos menyampaikan release pers. Mereka akun pribadi dan bukan media pers," ujar Alfisnardo lagi.

Pewarta :
Editor: Riski Maruto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar