Bogor (ANTARA) - Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) KPK terjadi karena sinergi kejaksaan dengan pihak Polri di daerah tidak berjalan maksimal.
"Saya titip pesan kepada Pak Jaksa Agung dan Pak Kapolri kalau sampai ada OTT berarti tidak ada sinergi yang baik antara kejaksaan dan Polri karena fungsi pencegahan tidak berjalan dengan baik. Jadi, ini perlu dievaluasi supaya fungsi pencegahan betul-betul berjalan," kata Agus di Bogor, Rabu.
Agus mengatakan hal tersebut dalam panel diskusi pada Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) 2019.
Menurut Agus, hingga saat ini KPK sudah berupaya untuk mendorong soliditas aparat penegak hukum, khususnya terkait dengan penanganan perkara korupsi dengan melibatkan KPK, Polri, maupun kejaksaan.
Baca juga: KPK cekal Wali Kota Dumai ke luar negeri
"Soliditas ini penting karena sering kita masing-masing tidak punya informasi yang baik. Oleh karena itu, KPK sudah mengenalkan elektronik SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan) berbentuk elektronik, ini aplikasi sudah kami serahkan ke Kejagung dan kepolisian. Akan tetapi, sampai hari ini efektivitasnya belum kelihatan," ungkap Agus.
Padahal, menurut Agus, bila tiga lembaga penegak hukum itu mengisi SPDP, penanganan masalah korupsi menjadi jelas.
"Jadi, kejari menangani korupsi berapa dan perkembangan seperti apa. Jadi, jangan sampai tidak jelas, jadi jangan sampai maju mundur, maju mundur tidak jelas. Di KPK sendiri pun bapak ibu dari kejari, kejati, atau kepoliisan bisa melihat KPK itu penanganannya seperti apa saja," ucap Agus.
Terkait dengan sejumlah kepala daerah yang terkena OTT KPK karena kedapatan melakukan suap-menyuap terkait dengan jabatan, Agus meyakini hal itu sudah diketahui kapolres dan kajari.
"OTT itu saya yakin kapolres dan kajari sudah mendengar. Nah, itu kalau diingatkan seperti Pak Presiden sampaikan tolong dihentikan. Itu pasti akan lebih baik dibanding penindakan," kata Agus menegaskan.
Baca juga: KPK panggil putra Yasonna Laoly dalam kasus suap proyek dan jabatan di Medan
Berita Lainnya
Jikalahari minta Ketua KPK tuntaskan korupsi kehutanan Riau
02 December 2023 11:47 WIB
Kasus rasuah Firli karena coreng marwah KPK
26 November 2023 10:52 WIB
Yudi: Penunjukan Nawawi sebagai ketua Sementara KPK adalah solusi cepat dan tepat
25 November 2023 16:04 WIB
Berita unggulan akhir pekan, penunjukkan Ketua KPK baru hingga larangan memasuki wilayah Gaza Utara
25 November 2023 10:36 WIB
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak ingatkan soal "serangan fajar" pada tahun politik
25 September 2023 14:49 WIB
Ketua Komisi III DPR mengaku telah dapat laporan anggotanya jadi tersangka KPK
28 March 2023 15:38 WIB
Ketua KPK sampaikan lima pesan penting ke 55 jaksa baru
22 February 2022 6:16 WIB
KPK dalami penunjukan Itong Isnaeni Hidayat jadi Ketua Majelis Hakim perkara PT SGP
14 February 2022 19:57 WIB