Pekanbaru butuh satu unit balai pembinaan gelandangan dan pengemis

Pekanbaru (ANTARA) - Kepala Bidang (Kabid) Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Bustami, membutuhkan satu unit balai sebagai sarana pembinaan dan pelatihan gelandangan dan pengemis (gepeng) yang terus marak di kota itu.

"Gepeng marak berdatangan ke Pekanbaru, dominan berasal dari luar Kota Pekanbaru, dan luar Provinsi Riau selain transit mereka juga beraksi di tiap perempatan lampu merah untuk mengemis, sehingga daerah ini cenderung tidak pernah sepi dari aksi gepeng itu," kata Bustami di Pekanbaru, Jumat.

Menurut dia, untuk menekan aksi gepeng yang terus menggangu ketertiban lalulintas itu serta estetika Ibukota Provinsi Riau itu, idealnya Pekanbaru perlu membangun satu unit balai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti di Surabaya yang bisa menampung minimal 500 gepeng itu karena dibangun pada areal seluas lima hektare.

Ia mengatakan, untuk Pekanbaru layaknya balai tersebut bisa dibangun di atas lahan seluas 10 hektare bisa dibangun aula, dapur, areal parkir, dan lahan untuk bercocok tanam apalagi Pekanbaru banyak tersedia lahan kosong memadai untuk dibangun sarana serupa.

"Beda dengan keberadaan balai di Surabaya yang bisa menampung gepeng juga orang gila itu, dibangun pada sebuah kota yang padat penduduk dan bangunan, lalu kenapa Pemerintahnya bisa membangun balai repsentatif itu, kenapa Pekanbaru tidak bisa," katanya.

Dalam setiap Rakorda dan berbagai kesempatan, katanya, kebutuhan ini justru sudah sering disampaikan sejak tiga tahun lalu, namun hingga kini usulan ini belum juga dikabulkan, padahal gepeng tersebut setiap hari terus berdatangan dan membutuhkan upaya penertiban untuk selanjutnya mereka harus mendapatkan pembinaan.

Selain dibina, katanya, diberdayakan, para gepeng diberikan keterampilan misalnya membuat kerajinan batu bata, menjahit, bordir, masak kue, dan lainnya agar mereka bisa membuka usaha secara mandiri.

"Tanpa pembinaan, dan jika hanya dirazia melulu, di lepas, percuma, efek jeranya tidak ada, mereka kembali ke jalan apalagi menyangkut masa depan generasi bangsa karena gepeng didominasi oleh anak dibawah umur dan sudah seharusnya diberikan solusi," katanya.

Sementara itu, pembiayaan pembangunan balai pembinaan gepeng ini menjadi tanggungjawab Pemrov Riau apalagi gepeng banyak juga berasal dari luar provinsi Riau.