Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Universitas Islam Sultan Syarif Kasim (Suska) Riau, Prof Dr Alaidin Koto mengatakan menteri yang membidangi sumber daya manusia seperti pendidikan dan agama harus terbebas dari kepentingan politik praktis.
"Artinya menteri yang tugasnya berkaitan langsung dengan persoalan dasar pembangunan SDM jangan diserahkan kepada kaum politisi," kata Alaidin saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu.
Guru besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska ini berharap dalam penentuan kursi menteri saat ini Presiden Joko Widodo benar-benar mengambil pelajaran dari periode sebelumnya.
Ia mengatakan kabinet yang umumnya direkrut dari politisi yang notabene sarat dengan kepentingan politik kelompok atau golongan menyebabkan banyak kasus pelanggaran hukum dan rasa keadilan.
Selain menteri pendidikan dan agama, menteri lainnya yang harus dibebaskan dan terbebas dari kepentingan serta politik praktis yakni menteri pemberdayaan perempuan dan anak.
"Mereka harus benar-benar bebas dari urusan politik praktis, apalagi untuk kepentingan partai," kata Alaidin yang juga salah satu Ketua DPP Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti).
Menurut doktor pemikir politik Islam itu, jika kementerian-kementerian yang disebutkan tadi masih diserahkan kepada orang-orang yang berada di partai politik maka akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depannya.
"Bangsa kita akan menghadapi persoalan SDM yang semakin parah di masa datang," katanya.
Sementara itu, agar tidak menjadi hutang politik dalam bursa calon menteri ini, Alaidin menyarankan agar presiden menyelesaikan hutang-hutang politik kepada partai dan orang-orang partai sebelum dilantik.
"Beri pengertian kepada partai dan orang-orang partai itu bahwa kepentingan bangsa dan negara harus diletakkan di atas semua kepentingan yang lain, termasuk kepentingan partai," kata Alaidin.
"Kita tidak sama dengan negara-negara komunis di mana partai mengatasi negara," katanya.
Bursa calon menteri yang akan mengisi kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin masih menjadi pembahasan hangat di pentas politik Tanah Air, terutama masuknya kalangan milenial untuk mengisi kursi sejumlah kementerian.
Sementara itu terkait pembangunan SDM, Presiden Joko Widodo juga telah menyampaikan rencana lima tahun ke depan dalam acara 'Visi Indonesia' di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7), di antaranya yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur dan fokusnya beralih pada pembangunan sumber daya manusia.
Berita Lainnya
Didakwa atas dugaan korupsi, Mantan Rektor UIN Suska Akhmad Mujahidin ajukan keberatan
23 April 2024 15:36 WIB
Lagi, Mantan Rektor UIN Suska Akhmad Mujahidin jadi pesakitan perkara dugaan korupsi
01 April 2024 21:22 WIB
Terima rombongan Negeri Kelantan, ini yang disampaikan Rektor UIN Suska Riau
25 March 2024 15:07 WIB
Rekam hubungan intim diam-diam, mahasiswa UIN Suska dipolisikan
11 March 2024 12:28 WIB
Kejati Riau periksa saksi dugaan korupsi dana BLU di UIN Suska Riau
29 November 2023 19:48 WIB
Kedatangan tamu istimewa, UIN Suska Riau siap berkolaborasi dengan Universiti Malaysia Kelantan
28 November 2023 8:34 WIB
Lagi, mantan Rektor UIN Suska Riau Akhmad Mujahidin terjerat dugaan korupsi
21 November 2023 21:59 WIB
Peringati hari lahir Prof Muhammad Nazir, UIN Suska taja seminar nasional
21 November 2023 15:01 WIB