Itu adalah 'hadiah" dari Koalisi Sedia Payung (KSP) yang tergabung dalam Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau, serta mahasiswa ketika menggelar demonstrasi di depan wakil rakyat Kota Pekanbaru Jalan Jenderal Sudirman. Mereka menyuarakan protes karena berlarut-larutnya masalah banjir yang melanda ibu kota Provinsi Riau tersebut.
Aksi belasan massa ini menuntut agar Pemerintah kota (Pemko) Pekanbaru bersama DPRD bertanggungjawab atas musibah banjir yang melanda wilayah itu beberapa waktu lalu hingga menelan korban jiwa.
"Ini aksi lanjutan karena aksi minggu yang lalu tidak digubris sama sekali, kami menilai ini membukti bahwa Walikota dan DPRD tidak bekerja, dan tidak ada sikap yang tegas dari DPRD terhadap Walikota," Kata Korlap Aksi tersebut, Septian.
Dalam orasinya mahasiswa memiliki beberapa tuntutan diantaranya, Walikota agar meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Pekanbaru dan keluarga korban yang meninggal akibat banjir, yang kedua DPRD setempat memanggil dan meminta pertanggungjawaban Pemerintah Kota Pekanbaru terkait banjir yang terjadi.
Kemudian meminta DPRD Kota untuk mengaudit Izin mendirikan bangunan (IMB) dan menindak pemilik bagunan yang melanggar aturan. Lalu mendesak anggota dewan membentuk tim pansus Tata Ruang Kota. Tidak hanya itu, KSP juga meminta dilakukan perbaikan drainase secara berkala serta melakukan peremajaan sungai dan waduk.
Septian juga menyampaikan, seharusnya Pemerintah Kota sudah menyiapkan program jangka pendek seperti mengajak warga bersama aparat setempat untuk membersihkan saluran parit-parit serta mendata bangunan yang berada di jalan Soebrantas untuk memastikan sumur resapan dan jalur dreinase tidak tertimbun beton.
Sementara itu, Fandi Rahman Deputi Walhi Riau. mengatakan Pemerintah Kota seharusnya sudah punya peta rawan genangan dan banjir agar masyarakat terhindar dari genangan dan banjir.
"Dengan adanya peta rawan genangan dan banjir ini dinas terkait bisa mengambil tindakan langsung dan memastikan tidak ada genagangan lagi," Kata Fandi Rahman.
Menurut Fandi Implementasi Perda Kota Pekanbaru tentang sumur resapan juga tidak dilakukan dengan baik, terlihat dari ketiadaan sumur resapan dibanyak bangunan yang menutup lahannya dengan perkerasan, beton ataupun aspal.
"Pemerintah harus menindak tegas pemilik bangunan yang tidak taat aturan ini. Tidak hadirannya pemerintah dalam penyelesaian genangan dan banjir ini merupakan contoh yang buruk selama dua periode Firdaus pemimpin. Kealpaan pemerintah Kota Pekanbaru hari ini menjadi pertanyaan kita bersama, apakah Firdaus serius atau tidak menjadi Walikota," pungkas Fandi Rahman.
Baca juga: Banjir, kado menyedihkan untuk ulang tahun Kota Pekanbaru
Baca juga: Ironis, korban tewas banjir Pekanbaru adalah pengantin baru
