produktif sehingga potensi ini mengakibatkan Riau bisa menjadi daerah penyangga kedua menghadapi bonus
demografi yang puncaknya akan terjadi pada 2030-2035.
"Pengertian bonus demografi adalah ketika Provinsi Riau memiliki jumlah penduduk usia produktif dengan jumlah
yang melimpah yaitu sekitar dua pertiga dari 6 juta lebih jumlah penduduk keseluruhan di daerah ini," kata
Sekretaris Utama BKKBN, H. Nofrijal SP, MA di Pekanbaru, Rabu.
Baca juga: Ini Penjelasan BKKBN Tentang Video Penyuluhan Reproduksi Yang Viral
Ia mengatakan itu disela acara Budaya Kerja Organisasi, bertema "Dengan optimaliasi kinerja dan integritas
ASN kita wujudkan pembangunan Zona Integritas-Wilayah Bebas Korupsi dan capain sasaran kinerja jajaran
perwakilan BKKBN Provinsi Riau tahun 2019.
Menurut Nofrijal bonus demografi atau sering juga disebut keuntungan demografi merupakan fase dimana
jumlah penduduk produktif usia 15-64 tahun jauh lebih besar dibandingkan jumlah penduduk tidak produktif usia
0-14 dan 65 tahun ke atas.
Pada kondisi bonus demografi tersebut, katanya menyebutkan, masyarakat akan memperoleh pendapatan yang
lebih tinggi dengan dana tabungan yang lebih banyak.
"Dengan Bonus demografi berarti Riau akan mendapati kondisi dimana jumlah angkatan kerja yang melimpah
ruah. Angkatan kerja dengan jumlah yang besar tersebut jika dapat dikelola dengan baik tentu akan mendorong
kemajuan dan pertumbuhan ekonomi di daerah ini," katanya.
Untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Riau, katanya, maka pemerintah daerah perlu mendorong
upaya peningkatan kualitas angkatan kerja yang berdaya saing pada pasar tenaga kerja global.
Ia menekankan bahwa dalam mempersiapkan diri menghadapai bonus demografi tersebut, dibutuhkan terobosan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, penyediaan lapangan kerja yang cukup, dan konsistensi pemerintah dalam menekan angka fertilitas.
"Kebijakan ini perlu terus didorong oleh Pemerintah Provinsi Riau, apalagi Riau masuk sebagai daerah penyangga kedua bonus demografi setelah Jabar, Jatim, Jateng, Sulsel," katanya.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, Agus Putro Proklamasi mengatakan Riau sudah menghadapi bonus demografi dengan laju pertumbuhan penduduknya mencapai 3,59 persen atau lebih tinggi dari nasional 1,49 persen sehingga perlu konsistensi mengembangkan upaya menekan angka fertilitas dan mengembangkan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
Untuk mendukung program KKBPk itu, maka pemkot dan pemkab perlu menambah lagu jumlah Penyuluh KB (PKB) apalagi Riau yang memiliki kondisi geografis cukup luas dan jarak antar kota kabupaten cukup jauh memerlukan tenaga-tenaga handal dalam menggaungkan dan menyukseskan program KKBPK itu.
"Saat ini, masih ada daerah yang tidak punya Penyuluh KB seperti Kuansing, Kabupaten Inhil, Kabupaten
Pelalawan, dan Kabupaten Rohul, dan di Kabupaten Kampar justru memiliki PKB terbanyak mencapai 82 orang dari
total 184 PKB tersebar di Riau," katanya.
Baca juga: BKKBN Riau Gali Kesulitan Gerakan KB-KR Daerah Terpencil
Baca juga: BKKBN Riau Tingkatkan Kemampuan Puluhan Penyuluh KB
