Kebijakan Luar Negeri Dua Capres Masih Bebas Aktif

id kebijakan luar, negeri dua, capres masih, bebas aktif

Kebijakan Luar Negeri Dua Capres Masih Bebas Aktif

Jakarta (Antarariau.com) - Kebijakan luar negeri yang ditawarkan dua pasangan capres dan cawapres masih sama seperti yang selama ini dijalankan, yakni bebas aktif.

Wakil Komisi I dari Fraksi Partai Golkar Meutya Hafid dalam diskusi "Arah Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan Indonesia 2019-2024: Menimbang Ide dan Gagasan Pasangan Capres-Cawapres" di Jakarta, Rabu, mengatakan pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan terus aktif dan turut serta dalam perdamaian dunia.

"Politik luar negeri bebas aktif dengan memperkuat kepemimpinan Indonesia di ASEAN dan menjadi Dewan Keamanan PBB," tutur Meutya.

Seperti yang telah disampaikan Presiden Jokowi dengan meminjam kisah "Game of Thrones", Indonesia diharapkan dapat mempersatukan dan menjembatani kekuatan yang tengah bertarung serta diperhitungkan di kancah dunia.

Perlindungan warga negara dan tenaga kerja Indonesia di luar negeri pun dikatakannya masih menjadi fokus pemerintahan Jokowi-Ma'ruf apabila terpilih nantinya.

"Banyak tenaga kerja di luar negeri yang harus dibenahi," ujar Meutya.

Dalam kesempatan tersebut, Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Rizal Darmaputra mengatakan apabila pasangan nomor urut 02 tersebut terpilih, politik luar negeri bebas aktif masih akan diterapkan.

Penguatan sistem pertahanan dengan kenaikan anggaran setiap tahun, dikatakannya, menjadi kebijakan yang juga akan dilakukan.

"Pak Prabowo dan Pak Sandiaga ingin membangun kedaulatan maritim yang tangguh dan kuat," ucap Rizal.

Sementara itu, Dosen Universitas Pertahanan Kusnanto Anggoro memperkirakan tidak akan terjadi perubahan fundamental kebijakan luar negeri hingga 2024 karena para pemimpin dunia diperkirakan masih orang yang sama.

Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping diperkirakan masih akan melakukan perang dagang. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin baru saja mempanjang masa jabatan presiden menjadi enam tahun.

"Konstelasi internasional masih sama hingga 2024," kata dia.