Siak, (Antarariau.com) - Bupati Siak Syamsuar menyoroti masih kurang transparannya perusahaan yang melaporkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR), dan tidak dilengkapi dengan data pendukung.
"Ada beberapa kendala yang ditemui, seperti sulitnya menerima laporan pelaksanaan CSR dari perusahaan. Beberapa perusahaan yang melaporkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan CSR tidak transparan/ tidak dilengkapi dengan rincian anggaran biaya dan tidak disertai data pendukung lainnya," ujar Bupati Siak Syamsuar di Siak, Selasa.
Dia katakan, dana program CSR adalah salah satu potensi besar untuk pembangunan daerah, asalkan dikelola dengan baik. Membangun daerah ini tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah semata, perusahaan diharapkan juga ikut andil.
Katanya, jumlah perusahaan yang tergabung dalam keanggotaan forum CSR sampai tahun 2017 sebanyak 62 perusahaan yang terdiri dari, sektor Migas enam pperusahaan, kehutanan, Pulp dan Paper sembilan perusahaan, perkebunan 29, BUMD 7, BUMN 8, dan manufacture 3 perusahaan.
Syamsuar mengatakan, pendapatan saat ini cendrung stagnan dan menurun, diperparah dengan tidak adanya APBN-Perubahan 2018, sehingga dana bagi hasil minyak yang seharusnya diperoleh dengan penambahan dari meningkatnya harga minyak yang saat ini 70 dolar per barel, tetap dihitung 48 dolar.
"Tentu saja berdampak pada berkurangnya anggaran. Kita terpaksa melakukan rasionalisasi di semua organisasi perangkat daerah, agar kegiatan yang menjadi prioritas saja dijalankan, ujarnya lagi.
Ketua Forum CSR kabupaten Siak, Wan M Yunus mengatakan, tujuan pertemuan forum CSR ini untuk membina rasa saling percaya dan bersinergi antara stakeholder dan shareholder (pemegang saham) yang terlibat langsung dengan pelaksanaan program CSR yaitu.
"Pertemuan hari ini diisi dengan workshop Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) di kabupaten Siak, yang bertujuan untuk mensinergikan program pemerintah menuju Siak kabupaten layak anak dan sosialisasi program jaminan kesehatan masyarakat JKN-KIS oleh BPJS Kesehatan Siak," jelas Wan Yunus.
Disampaikannya, jumlah dana CSR pada tahun 2012 sebesar Rp25,36 miliar, meningkat pada 2013 sebesar Rp34 miliar. Rp13,49 miliar tahun 2014, sedangkan 2015 sebesar Rp17,09 miliar. Pada 2016 Rp17,01 miliar dan tahun 2017 sebesar Rp13,33 miliar.
"Total keseluruhan dana CSR perusahaan dari tahun 2012 sampai 2017 sebesar Rp120,85 miliar. Dana tersebut tidak dihimpun oleh forum CSR namun hanya sebagai fasilitator terhadap program kegiatan prioritas yang diusulkan oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh perusahaan," sebut dia.
Sektor yang dibantu melalui dana CSR perusahaan adalah bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keagamaan, lingkungan, pariwisata, sosial budaya, pertanian, perikanan dan peternakan dan pemberdayaan masyarakat.
Berita Lainnya
Izin Tak Lengkap Menara Telekomunikasi Disegel Aparat
03 April 2017 15:30 WIB
Jokowi Jenguk Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Hasyim Muzadi
15 March 2017 11:05 WIB
Pemko Batu Alokasikan Rp4,3 Miliar Untuk Bantu Ibu Hamil
07 February 2017 10:50 WIB
Liburan Imlek, Pantai Selatbaru di Bibir Selat Malaka Dipadati Pengunjung
29 January 2017 21:40 WIB
Jalani Pemeriksaan Di Imigrasi Pekanbaru, TKA Ilegal Mengaku Stres
18 January 2017 16:55 WIB
Pelajar Sekolah Di Inhil Banyak Yang "Ngelem"
13 January 2017 6:15 WIB
Sejumlah Produk Kosmetik Dan Makanan Kadaluarsa Disita Pihak Polres Bengkalis
16 December 2016 23:15 WIB