Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pihak DPRD Riau bakal melakukan evaluasi terhadap Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) terkait rendah tingkat partisipasi pemilih dalam Pilgubri yang hanya mencapai 59,25 persen.
"Padahal anggaran yang kita berikan besar hingga ratusan miliar. Saya kira ini karena KPU kurang produktif dalam penggunaan anggaran yang besar untuk sosialisasi, sehingga outputnya tidak sesuai target. Kita bakal evaluasi (KPU) melalui Komisi I (DPRD Riau)," kata Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman di Pekanbaru, Senin.
Pria yang akrab disapa Dedet tersebut menyampaikan minimnya sosialisasi yang dilakukan dinilai dari banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui akan adanya Pilkada serentak, bahkan masyarakat juga tidak mengetahui siapa saja calon kepala daerah yang bertarung.
"Bahkan ada yang tidak tahu siapa saja calon kepala daerahnya. Berbeda dengan pola lama, spanduk bertebaran, semaraklah. Peraturan sekarang tidak diperbolehkan seperti itu untuk menekan biaya dari si calon terpilih. Tentu aturan ini ada plus minusnya," ujar Politisi Demokrat tersebut.
Sementara, Komisi Pemilihan Umum Riau menyatakan angka partisipasi pemilih masyarakat setempat pada Pilkada 2018 tersebut rendah hanya 59,25 persen.
"Betul angka partisipasi pemilih di Riau pada Pilgub 2018 tidak sesuai target, hanya 59,25 persen," kata Ketua KPU Riau Nurhamin di Pekanbaru, Minggu (8/7) lalu.
Padahal sebut Nurhamin pihaknya sudah berupaya dan optimis angka partisipasi Riau akan mencapai target yang ditetapkan yakni 77,5 persen.
Diakuinya banyak faktor yang jadi penyebab angka partisipasi rendah di Riau. Diantaranya minimnya sosialisasi dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap visi-misi Paslon yang ikut Pilkada.
Untuk itu dikatakan Nurhamin menjelaskan dengan kenyataan ini jadi bahan koreksi bagi KPU kedepan bagaimana pola sosialisasi yang pas agar lebih meningkat.
"Secara proporsional kami akan mengkoreksi bagaimana pola sosialisasi kedepan," sebutnya.
Meski demikian dijelaskan dia ada beberapa kabupaten yang justru partisipan pemilihnya naik dibandingkan Pilkada 2013 seperti Pekanbaru, dan Indragiri Hilir.
Misalkan Pekanbaru ujarnya mencontohkan pada Pilgub 2018 berhasil menaikkan angka partisipasinya ke 62 persen dari sebelumnya 47,06 persen.
"Ini kenaikan partisipasi yang signifikan, dari 47,06 persen pada Pilgub 2013 menjadi 62 persen tahun ini," kata Ketua KPU.
Nurhamin menganalisa untuk mengetahui sebabnya perlu dilakukan penelitian dan riset mendalam apakah sosialisasi faktor penyebab ketidakhadiran atau dinamika politik. Karena paslon dan tim sukses sebagian besar berada di Pekanbaru.***2***
