Pekanbaru, (Antarariau.com) - Kuota keterwakilan perempuan Provinsi Riau di parlemen baru mencapai 27,9 persen atau masih rendah dari 30 persen ketetapan nasional aksi afirmasi politik perempuan itu.
"Artinya perempuan Riau belum berupaya keras untuk meraih keterwakilan tersebut sehingga ke depan perlu lebih digiatkan lagi pelatihan dan peningkatan SDM agar mereka bisa mencapai kuota tersebut," kata Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau, Dra. Hj. T. Hidayati Effiza MM di Pekanbaru, Selasa.
Pendapat demikian disampaikannya terkait tahun 2018-2019 merupakan tahun politik sehingga sebagai warga negara yang baik maka perempuan perlu terlibat politik praktis dan mampu menggunakan hak suaranya dengan baik.
Menurut dia, keterwakilan perempuan di parlemen pada kabupaten dan kota juga rendah antara lain terkendala kurangnya keberanian untuk maju terlibat dalm kancah politik, faktor budaya dan dorongan keluarga sehingga ke depan perempuan Riau diharapkan bisa bersaing dengan sehat dan terus berupaya meningkatkan kualitas diri.
Peningkatan kualitas diri penting, katanya, sebab perempuan yang cerdas dan berkualitas diyakini bisa dipilih untuk mewakili kaumnya di parlemen.
"Keterwakilan perempuan dalam jumlah besar di parlemen dibutuhkan agar mereka bisa menyampaikan aspirasi terkait berbagai macam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. Sebab perempuan yang mengerti tentang apa saja kebutuhan mereka yang harus dipenuhi baik dibidang pangan, papan, sandang, perumahan, pendidikan dan ekonomi," katanya.
Selain itu, katanya, berkaitan dengan tahun politik dia juga meminta kaum perempuan di daerah itu untuk cerdas memberikan hak pilihnya pada calon pemimpin yang berkualitas.
Seorang calon pempimpin yang berkualitas, katanya bisa dilihat dari visi dan misinya atau hasil dari berbagai kebijakan yang sudah dia lakukan, dan rekam jejaknya, ini terkait pada calon yang incumben itu.
"Perempuan Riau jangan terlibat praktik kampanye hitam, pilihlah calon pemimpim yang sesuai dengan hati nurani dan bukti dari pelaksanaan pembangunan yang telah dia lakukan," katanya.
Pada kesempatan itu ia juga mengimbau perempuan ASN jangan sampai terlibat berkampanye dalam prosesi pilkada gubernur, bupati dan pileg seperti larangan UU, akan tetapi secara pribadi dia boleh menggunakan hak pilihnya dengan baik. *
.jpg.webp)
