Yangon (Antarariau.com) - Myanmar tidak siap memulangkan pengungsi Rohingya, kata pejabat paling senior PBB yang mengunjungi negeri itu tahun ini, setelah Myanmar dituduh menghasut pembersihan etnis dan memaksa hampir 700 riru orang kabur ke Bangladesh.
"Berdasarkan yang saya lihat dan dengarkan dari orang-orang yang tidak mendapatkan akses ke pelayanan kesehatan, kekhawatiran mengenai perlindungan, kondisi penelantaran yang terus berlanjut, maka tidak kondusif untuk kembali," kata Ursula Mueller, Asisten Sekjen PBBUrusan Kemanusiaan, yang berada enam hari di Myanmar.
Pemerintah Myanmar sudah menjanjikan sebaik-baiknya dalam memastikan repatriasi di bawah kesepakatan dengan Bangladesh November tahun lalu itu akan berlangsung adil, bermartabat dan aman.
Sejauh ini Myanmar sudah memverifikasi ribuan pengungsi Rohingya untuk repatriasi dan mereka akan menjadi rombongan pertama yang kembali ke Myanmar jika kondisi sudah nyaman untuk mereka, kata seorang pejabat Myanmar bulan lalu.
Mueller mendapatkan akses ke Myanmar dengan dibolehkan mengunjungi daerah-daerah Rakhine yang paling terdampak, dan bertemu dengan menteri pertahanan dan hubungan perbatasan yang dikendalikan tentara, selain juga bertemu dengan pemimpin de-facto Aung San Suu Kyi dan tokoh sipil lainnya.
Eksodus Rohingya dipicu oleh bumi hangus militer Myanmar pada 25 Agustus di Rakhine. Rohingya dibunuh, dibakar, dijarah dan diperkosa sebagai respon militer atas serangan militan Rohingya ke pos keamanan.
Saya meminta (pemerintah Myanmar) untuk mengakhiri kekerasan dan pemulangan pengungsi dari (kamp pengungsi) Cox's Bazar haruslah secara sukarela, dengan cara bermartabat," kata Mueller kepada Reuters dalam wawancara di Yangon.
Myanmar selama ini bersikukuh bahwa pasukannya hanya melakukan operasi militer yang sah terhadap kelompok yang disebutnya teroris.
Sebelumnya pemerintah Bangladesh sudah mengungkapkan keraguan mereka atas itikad baik Myanmar dalam memulangkan pengungsi Rohingya. Ketika ditanya apakah Mueller yakin kepada jaminan pemerintah Myanmar bahwa Rohingya dibolehkan kembali ke rumah mereka setelah tinggal sementara di kamp sementara, Mueller menjawab, "Saya sungguh mengkhawatirkan situasinya."
Sebagian dari masalah itu, menurut Human Rights Watch, Myanmar telah membuldoser paling sedikit 55 desa yang sudah dikosongkan selama kekerasan.
"Saya telah menyaksikan daerah-daerah di mana desa-desa dibakar dan dibuldoser. Saya tidak melihat atau mendengar ada persiapan apa pun untuk orang-orang yang akan kembali ke tempat asal mereka," kata Mueller.
Pemerintah Myanmar selalu berkilah pembuldoseran itu dilakukan untuk meratakan jalan bagi pemukiman kembali pengungsi.
Mueller menyatakan bahwa dia juga mencuatkan isu kepada kalangan pejabat Myanmar mengenai akses bantuan kemanusiaan yang terbatas, sampai kepada orang-orang yang rentan di negara itu. Mueller mendesak pemerintah Myanmar memberikan akses kepada badan-badan bantuan, demikian Reuters.
Berita Lainnya
Akademisi: Keputusan ASEAN tak undang junta Myanmar intervensi positif
26 October 2021 11:39 WIB
Pemerintah Jepang tak berencana untuk pulangkan warganya dari Myanmar
01 February 2021 12:42 WIB
Serius tangani stunting, Kampar diganjar penghargaan
07 July 2022 18:08 WIB
Kuasa hukum korban banjir sebut Anies tak serius tangani banjir, gugatan warga dikabulkan PTUN
18 February 2022 19:21 WIB
Warga Pekanbaru harap pemerintah serius tangani Sungai Sail
30 September 2021 20:50 WIB
Menhub Budi Karya Sumadi tegaskan pemerintah serius tangani kasus tanker asing
25 February 2021 14:08 WIB
Sekjen PBB Antnio Guterres desak dunia serius tangani darurat iklim
03 December 2019 13:30 WIB
Serius tangani Karhutla , Bupati Ikuti Rakornas pengendalian karhutla di istana negara
07 August 2019 15:04 WIB