Tokyo (ANTARA) - Pemerintah Jepang tidak memiliki rencana untuk memulangkan warganya dari Myanmar setelah militer Myanmar menangkap pemimpin Aung San Suu Kyi, kata seorang pejabat kementerian luar negeri Jepang, Senin.
Namun, pihak kedutaan besar Jepang di Myanmar meminta warga Jepang yang berada di negara itu untuk tetap tinggal di dalam rumah.
Baca juga: Menlu AS minta para pemimpin militer Myanmar untuk bebaskan Suu Kyi
Tentara Myanmar pada Senin mengumumkan keadaan darurat ketika pihak militer menyatakan melakukan penahanan terhadap para pemimpin senior pemerintah Myanmar sebagai tanggapan atas kecurangan selama pemilihan umum tahun lalu.
Diperkirakan ada 3.500 orang Jepang di Myanmar, tetapi karena pandemi virus corona, Tokyo telah menyarankan warganya untuk menunda perjalanan ke Myanmar, kata pejabat kementerian luar negeri Jepang itu.
Pejabat Kemenlu Jepang itu, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, juga mengatakan bahwa saat ini tidak ada rencana untuk mengubah imbauan perjalanan itu.
Kedutaan Besar Jepang di Myanmar, dalam sebuah pesan yang diunggah melalui situs Kementerian Luar Negeri, mengatakan meskipun situasi di Myanmar pada saat ini tampaknya tidak akan melibatkan warga biasa, orang-orang tetap harus berhati-hati.
"Kami mendorong orang (Jepang) untuk tetap di dalam rumah dan menahan diri untuk tidak keluar rumah kecuali benar-benar penting," demikian pesan Kedubes Jepang.
Baca juga: Aung San Suu Kyi ditahan militer, negara lain serukan upaya pembebasan
Baca juga: Korban tewas akibat longsoran tambang giok Myanmar jadi 162 orang
Sumber: Reuters
Penerjemah: Yuni Arisandy Sinaga
Pemerintah Jepang tak berencana untuk pulangkan warganya dari Myanmar
Pendukung militer Myanmar protes menentang Komisi Pemilihan Umum, pemerintahan terpilih dan kedutaan-kedutaan asing di Yangon, Myanmar, 30 January 2021. (REUTERS/Shwe Paw Mya Tin)
