Pekanbaru, (Antarariau.com) - Kepala Pusat Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan Kemenag, Dr H Mahsusi MM, mengatakan Provinsi Riau berpoetensi untuk membangun satu unit Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) terkait terbatasnya kapasitas Balai Diklat di Jakarta.
"Provinsi Riau memiliki peluang cukup besar untuk membangun Balai Diklat tersebut sehingga Kanwil Kemenag Riau perlu segera mengajukan proposal kebutuhan satu unit Balai Diklat tersebut, " kata Dr H Mahsusi di Pekanbaru, Jumat.
Dr H Mahsusi MM mengatakan itu disela acara pembinaan pegawai berjudul Peningkatan Kualitas Diklat bagi ASN di Lingkungan Kanwil Kemenag Riau.
Menurut dia, Balai Diklat sudah dibangun di Aceh dan Papua, dan akan menyusul di Riau dengan sasaran Diklat yaitu PNS Kemenag, honorer Kemenag, unsur masyarakat bekerja pada tupoksi Kemenag, dan PNS non-Kemenag bekerja pada tupoksi Kemenag.
Namun demikian, katanya, fokus kegiatan Diklat 2017- 2018 meliputi Diklat teknis substantif, diklat UN/ UAMBN, diklat persyaratan jabatan berdasarkan usulan stakeholder dengan 3 area mutu, jaminan mutu, pengendalian mutu dan peningkatan mutu.
"Pentingnya digelar Diklat adalah untuk memenuhi persyaratan jabatan, meminimalisasi gap, adanya kebijakan atau regulasi serta hal baru, serta memenuhi tugas atau pekerjaan tertentu," katanya.
Ia mengatakan, pegawai Kemenag RI berdasarkan data terakhir mencapai 230 ribu PNS dan non PNS sekitar 50 ribu, termasuk guru-guru non PNS sekitar 800 ribu sampai 1 juta.
Kondisi ini, katanya, menjadi persoalan besar sekaligus tantangan bagi lembaga kediklatan karena kapasitas pusdiklat hanya 1 unit di Jakarta kemudian 14 unit Balai Diklat di provinsi, sehingga keberadaan Balai Diklat di daerah akan sangat membantu, karena berjalan dengan lebih efektif dan efisien.
Kakanwil Kemenag Riau Drs. H Ahmad Supardi MA, menyebutkan, pembentukan Balai Diklat minimal Sub Diklat di Provinsi Riau telah disampaikan secara lisan ke Kapus Diklat Kemenag RI. Sedangkan proses penyusunan proposal sedang dalam tahap penyelesaian akhir sebelum diajukan ke pusat.
"Terimakasih Kapus Dr H Masusi, sudah datang bersilaturahim dan sekaligus berdialog dengan keluarga besar kanwil kemenag provinsi Riau," katanya.
Oleh karena itu dalam pertemuan tersebut, diusulkan agar Riau segera memiliki Balai Diklat, karena sejumlah kegiatan justru dilakukan di Balai Diklat Padang, Provinsi Sumbar yang menaungi empat provinsi yaitu Sumbar, Jambi, Riau dan Kepulauan Riau.
Tentunya, Balai Diklat diusulkan agar dibangun di Riau bisa dibuka balai diklat dan untuk kegiatannya bergabung dengan Kepri dalam memberikan pendidikan dan latihan bagi pegawai Kemenag Riau sebanyak 3.400 lebih, UIN 1.000 lebih, itu pun belum termasuk pegawai STAIN Bengkalis.
Selain itu, pegawai honorer Kemenag mencapai 34 ribu, ditambah dengan unsur masyarakat yang melaksanakan tupoksi Kementrian Agama dengan jumlah mencapai puluhan ribu orang, seperti imam masjid, lembaga zakat dan lainnya.
"Untuk itu Tim pengajuan pembangunan Balai itu sudah dibentuk dan kini sedang merampungkan proposal kegiatan. Termasuk kebutuhan sarana dan prasarana juga telah dipersiapkan. Balai itu bisa dibangun pada lahan yang sudah dicadangkan seluas 10 haktare oleh Pemerintah Kabupaten Kampar," katanya.
Atau jika hanya renovasi, katanya, ada gedung asrama haji lama yang bisa dimanfaatkan dan diyakini keberadaan Balai Diklat akan terbangun pada tahun 2018 atau 2019. ***4***T.F011
Usai Aceh dan Papua, Kemenag Berencana Bangun Balai Diklat di Riau
