DPRD Riau Akan Tinjau Lahan Sengketa Masyarakat Suku Sakai Setelah ini Dilakukan

id dprd riau akan tinjau lahan sengketa masyarakat suku sakai setelah ini dilakukan

DPRD Riau Akan Tinjau Lahan Sengketa Masyarakat Suku Sakai Setelah ini Dilakukan

Pekanbaru, (Antarariau.com) - Wakil Ketua DPRD Riau Kordias Pasaribu mengatakan pihaknya akan melakukan peninjauan ke tanah adat masyarakat Sakai, Kandis, Kabupaten Siak yang berpolemik dengan perusahaan, dalam waktu dekat.

"Kunjungan ke lapangan bermaksud untuk mengidentifikasi dan menganalisa fakta yang ada disana. Tidak guna kita berlama-lama merespon tuntutan masyarakat, akan kita tindaklanjuti secepatnya," tutur Kordias Pasaribu di Pekanbaru, Selasa.

Dia mengatakan, Pihaknya akan menjadwalkan dalam waktu dekat, namun sebelum turun, Komisi I DPRD Riau akan memangggil masyarakat adat Sakai, Perusahaan yang dimaksud yakni PT, Ivo Mas Tunggal, kemudian turut hadir Badan Pertanahan Negara Kanwil Riau, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau.

Hal tersebut dimaksud, agar DPRD Riau dalam menfasilitasi, memiliki pemahaman atas permasalahan tersebut, dan mendapatkan keterangan dari pihak terkait untuk mencocokkannya dengan fakta-fakta di lapangan.

"Sebelum turun, kita harus lengkapi data-datanya dulu. Kita fasilitasi dengan BPN dan DinasLHK. Kita harus tahu dulu duduk persoalan tuntutan masyarakat Sakai terhadap perusahaan ini. Setelah bukti dari masyarakat lengkap diserahkan ke DPRD, langsung ditindaklanjuti," papar Politisi PDI Perjuangan Riau tersebut.

Ia juga mengatakan, Komisi I DPRD Riau yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan juga akan melakukan pengecekan perizinan HGU Perusahaan atas lahan yang disengketakan.

Sebelumnya, ratusan masyarakat adat Sakai, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak mendatangi DPRD Riau menuntut ganti rugi tanah adat senilai Rp4,58 triliun rupiah kepada PT. Ivo Mas Tunggal yang dituding telah merampas tanah adat mereka seluas 6.508 hektare.

Masyarakat adat sakai sempat melakukan aksi demo di beberapa titik diantaranya di Kantor Polda Riau, kantor Gubernur Riau, memblokir Flyover dan terakhir di DPRD Riau, pada Senin kemarin. ***2***