Jakarta, (Antarariau.com) - Subsidi pertanian dengan beragam kendalanya sebenarnya tidak hanya menjadi sorotan di Indonesia, tetapi juga di sejumlah negara maju, seperti Amerika Serikat.
Dalam suatu kesempatan, anggota DPR Amerika Serikat Michael McCaul pernah berkata, "Petani dan peternak kami tidak pernah menghadapi banyak permasalahan, seperti yang dihadapi saat ini dengan kekeringan, kebakaran lahan, tingginya harga BBM, serta anggaran yang semakin ketat terkait subsidi pertanian."
Di dalam negeri, subsidi juga kerap menjadi persoalan klasik sektor pertanian Nusantara, mulai dari penyaluran yang tersendat hingga distribusi yang kerap tidak kepada seluruh kalangan petani.
Tidak hanya itu, permasalahan subsidi pertanian nasional juga sedikit banyak dinilai terdampak oleh berbagai regulasi yang terdapat oleh lembaga tingkat internasional.
Sejumlah pihak, seperti Serikat Petani Indonesia (SPI) mengingatkan bahwa langkah kebijakan pengurangan subsidi, seperti yang didorong oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dapat menurunkan produktivitas sektor pertanian nasional.
Sekretaris Umum DPP SPI Agus Ruli Ardiansyahturan mengatakan tentang pengurangan subsidi yang terus didorong negara maju telah berdampak pada menurunnya produktivitas pertanian dan perikanan akibat tingginya biaya produksi.
Hal tersebut, lanjutnya, juga ternyata mengakibatkan produk impor dapat masuk dengan mudah ke pasar domestik dan menimbulkan berkurangnya penyerapan produk lokal.
Catatan SPI menyebutkan, pada tahun 1995 Indonesia mampu memenuhi konsumsi pasar domestik untuk produk bawang putih sebesar 95 persen dengan total produksi mencapai 279 ribu ton.
Namun saat ini, menurut SPI, Indonesia dinilai hanya mampu memproduksi sebesar 10 persen dari kebutuhan nasional dan selebihnya dipenuhi dari impor negara China dan India.
Ia mengemukakan, sejak Indonesia meratifikasi berbagai kebijakan dalam WTO, kondisi perekonomian negara tidak semakin membaik, antara lain Indonesia yang dahulunya dikenal sebagai negara agraris penghasil produk-produk pertanian bergeser menjadi negara pengimpor sejumlah produk pertanian, seperti kedelai, kentang, bawang putih, dan garam.
Untuk itu, ujar dia, keanggotaan Indonesia di WTO pada saat ini dinilai tidak relevan karena hal tersebut dinilai tidak memberi keuntungan, khususnya kepada petani, nelayan, dan buruh.
Subsidi Benih
Sementara itu, Pemerintah juga dinilai perlu lebih mengefektifkan program bantuan subsidi benih pertanian dalam rangka meningkatkan harkat kesejahteraan kalangan petani di Tanah Air, mengingat sejumlah benih telah banyak diekspor.
Kepala Penelitian Center of Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi mengatakan pemerintah telah menggelontorkan uang yang tidak sedikit, yaitu sekitar Rp52 triliun per tahun dalam bentuk subsidi, seperti subsidi benih, pupuk dan beras.
Berdasarkan penelitian dari CIPS, menurut dia, di beberapa daerah, seperti Indramayu, Jawa Barat, Kebumen dan Cilacap di Jawa Tengah, kebanyakan petani menilai program bantuan yang diberikan pemerintah kurang efektif untuk memperbaiki kesejahteraan mereka.
Hizkia mencontokan subsidi benih, di mana petani menilai program ini kurang efektif untuk membantu mereka karena benih subsidi berisiko berkualitas buruk.
Selain itu, ujar dia, benih subsidi juga memiliki ketidakpastian periode distribusi sehingga petani lebih memilih untuk menggunakan benih non subsidi.
Padahal, kualitas benih yang diproduksi petani Indonesia semakin diakui dunia internasional dengan berkembangnya produsen benih Nusantara, seperti pelepasan 710 ton benih kangkung di Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (21/12) yang merupakan ekspor benih kangkung terbesar yang pernah dilakukan.
Menurut Dirjen Hortikultura Spudnik Sujono, secara nasional, pertumbuhan ekspor komoditas hortikultura, seperti sayur-sayuran, terus meningkat pada 2017 dibanding tahun sebelumnya, dan hal tersebut juga disebabkan dukungan yang kuat dari segi hulu seperti bagian pembenihan.
Spudnik juga mengingatkan Presiden Joko Widodo tidak menginginkan banyak regulasi yang menyulitkan perusahaan untuk berkembang dengan baik sehingga diharapkan ekspor berbagai komoditas seperti benih dan produk hortikultura juga dapat terus meningkat ke depannya.
Sukar Realisasi
Sejumlah pejabat pemda juga telah menyuarakan kendala yang dihadapi terkait subsidi, seperti Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, Jawa Barat, kesulitan merealisasikan program kartu tani yang digulirkan pemerintah pusat sebagai solusi pengganti sistem subsidi pupuk.
Kepala Seksi Informasi Teknologi Dinas Pertanian setempat Eka Putri, di Karawang, Rabu (6/12), mengungkapkan, di antara kendala itu ialah tidak adanya anggaran dinas untuk melakukan sosialisasi kartu tani, padahal sosialisasi perlu dioptimalkan agar tidak ada lagi petani yang meragukan program kartu tani tersebut.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, lanjutnya, Eka mengaku mengandalkan petugas penyuluh lapangan (PPL) pertani untuk melakukan sosialisasi seputar program kartu tani.
Ia mengemukakan, minimnya aturan tentang kartu tani juga menjadi kendala bagi petugas di lapangan. Selain itu, problem lain di lapangan masih banyak petani juga yang tidak memiliki e-KTP, sehingga sulit untuk dilakukan verifikasi.
Bahkan ada juga petani yang beranggapan kalau program kartu tani tersebut tidak penting, padahal rencananya kartu tani tersebut akan diaktifkan pelaksanaannya pada 2018.
Sementara itu, pejabat Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menyatakan sejumlah pedagang eceran di daerah itu menjual pupuk subsidi melebihi harga eceran tertinggi untuk mengurangi biaya operasional untuk mengangkut pupuk tersebut.
Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, Ali Mukhibin di Mukomuko, Rabu (6/12) menyatakan, instansinya tidak pernah mengizinkan maupun melarang pedagang eceran menjual pupuk subsidi melebih HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Instansinya menyarankan agar kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli pupuk subsidi membuat sebuah kesepakatan terkait HET pupuk subsidi.
Ia berharap tidak ada petani yang menjadi sasaran penerima bantuan pupuk subsidi dari pemerintah pusat itu merasa dirugikan oleh pedagang eceran menjual pupuk subsidi melebihi HET.
Sedangkan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, melalui Dinas Pertanian dan Peternakan, menjamin persediaan pupuk bersubsidi untuk kebutuhan sampai dengan akhir tahun ini.
Kepala Seksi Pupuk Pestisida dan Alat Mesin Pertanian Distanak Pandeglang Dicky di Pandeglang, Kamis (28/12), menyatakan, selama ini,penyaluran pupuk bersubsidi pada petani berjalan lancar, kalaupun ada permasalahan pada pengiriman karena terkait infrastruktur jalan yang belum memadai.
Meski ada keterlambatan dalam bidang transportasi penyaluran, namun dia memastikan bahwa hal tersebut tidak menyebabkan terjadinya kelangkaan.
Dengan adanya sejumlah permasalahan terkait distribusi yang menyangkut subsidi di sektor pertanian, maka pemerintah pada tahun 2018 ini juga harus benar-benar bisa memastikan agar hal itu bisa berjalan lancar dan betul-betul tepat sasaran.
Mengupayakan Kelancaran Tepat Sasaran Subsidi Pertanian 2018
