Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi sorotan publik dalam sepekan ini, sebab kebijakan berupa larangan pengecer menjual LPG 3 kg langsung memengaruhi masyarakat di tingkat akar rumput.
Meski Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berulang kali berusaha meluruskan bahwa kebijakan tersebut lahir untuk menjaga harga jual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) dan memastikan subsidi LPG 3 kg tepat sasaran, protes masyarakat tak dapat dihindari.
Imbas dari larangan itu adalah panjangnya antrean pembeli LPG 3 kg di pangkalan-pangkalan resmi Pertamina. Keluhan dan kritik menyertai kebijakan yang baru berlaku pada 1 Februari 2025 itu.
Respons cepat pemerintah adalah mengubah kebijakan yang waktu berlakunya jauh lebih cepat dari umur jagung itu. Per Selasa (4/2), pengecer kembali diberi izin untuk menjual LPG 3 kg dengan status barunya sebagai subpangkalan.
Berbagai elemen masyarakat, termasuk Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, menilai kebijakan larangan bagi pengecer untuk menjual LPG 3 kg terlalu mendadak diterapkan dan tidak tersosialisasikan dengan baik.
Padahal, keinginan pemerintah untuk menata penyaluran "gas melon" bukanlah hal yang baru.
Pada awal 2024, Tutuka Ariadji ketika masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengajukan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung Gas 3 kg agar subsidi LPG tepat sasaran.
Keinginan tersebut selaras dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada 2023 ihwal penyalahgunaan subsidi LPG 3 kg. Namun, hingga 2024 berakhir, hilal revisi peraturan soal distribusi subsidi LPG 3 kg belum muncul.
Baca juga: Menteri ESDM Bahlil sebut pengecer LPG 3 kg dapat kembali beroperasi hari ini
Baca juga: Pertamina Regional Sumbagut pastikan stok LPG 3 Kg cukup
