Pekanbaru (Antarariau.com) - Pemerintah Provinsi Riau menegaskan bahwa pemerintah setempat secara resmi telah berkomitmen untuk tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun.
Komitmen ini telah disampaikan pada saat Deklarasi Anti Gratifikasi pada 9 November 2016, kemudian dilanjutkan dengan Deklarasi Anti Gratifikasi Pelayanan Publik yang dilaksanakan di Pekanbaru, Rabu.
"Komitmen ini diharapkan dapat berimplikasi terhadap peningkatan mental dan moralitas para aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," kata Asisten III Pemerintah Provinsi Riau Kasiaruddin.
Dengan meningkatnya mental dan moralitas, jelasnya, maka diharapkan dapat memenuhi harapan penerima layanan yang pada akhirnya nanti dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Ia mengatakan, bahwa selain berkomitmen untuk tidak menerima gratifikasi, Pemerintah Provinsi Riau juga berkomitmen untuk memberikan layanan publik yang berkualitas juga bebas dari praktek korupsi.
"Selain itu, melalui deklarasi ini, kami juga memberitahukan kepada publik bahwa layanan publik di pemerintah Provinsi Riau bebas dari pungutan yang tidak resmi," ucapnya.
Dan kepada masyarakat, lanjutnya, juga diharapkan untuk tidak memberikan imbalan kepada para petugas layanan publik," paparnya.
Apabila ada pihak yang mengetahui adanya pemberian atau penerimaan gratifikasi, suap atau uang pelicin dalam bentuk apapun agar menyampaikannya kepada Gubernur Riau atau Inspektorat Daerah Provinsi Riau.
"Deklarasi Anti Gratifikasi Pelayanan Publik hari ini di lakukan oleh tujuh perangkat daerah yang merupakan zona integritas yaitu Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, RSUD Arifin Achmad, Rumah Sakit Jiwa Tampan, serta tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu PT Bank Riau Kepri, PT Permodalan Ekonomi Rakyat serta PT Pengembangan Investasi Riau," paparnya.
Riau Komit Untuk Tidak Terima Gratifikasi, Sukses Gak ya??
