Jakarta (Antarariau.com) - Kementerian Sosial optimistis sanggup merehabilitasi 32.000 pecandu narkoba melalui Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang tersebar di seluruh Indonesia.
"Dengan jejaring IPWL yang kini berjumlah 160, sebenarnya dalam satu semester Kemensos sanggup merehabilitasi 16.000 pecandu narkoba, jadi setahun bisa 32.000," kata Mensos Khofifah Indar Parawansa saat membuka Rapat Koordinasi Pimpinan IPWL di Bekasi, Selasa.
Hanya, lanjut Khofifah, karena minimnya anggaran, keberadaan IPWL tersebut menjadi kurang maksimal. Tahun 2017, anggaran Kemensos merosot sehingga hanya mampu menangani 2.500 pecandu rehab rawat inap dan 12.900 rawat jalan.
Tahun 2016, pecandu yang menjalani rehab rawat inap di IPWL dengan anggaran dari Kemensos mencapai 5.000 orang.
Menurut Khofifah, keberadaan IPWL jauh akan lebih maksimal jika pemerintah daerah ikut memberi dukungan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Selama ini, kata dia, Pemda di beberapa daerah terkesan kurang perhatian, padahal di wilayahnya banyak sekali korban penyalahgunaan narkoba.
"Kalau hanya mengandalkan pemerintah pusat maka banyak residen (pecandu, red) yang tidak akan tertangani. Sementara di luar sana semakin banyak korban berjatuhan karena barang haram tersebut," katanya.
Meski anggaran terbatas, kata Khofifah, penyembuhan terhadap pecandu narkoba tidak boleh dilakukan setengah-setengah. Selain sembuh secara fisik, pecandu juga harus sehat secara psikis sebagai salah satu modal mereka kembali ke lingkungan sosialnya.
"Jadi, mereka bisa tetap produktif saat kembali ke tengah-tengah masyarakat. Jika tidak total, bukan tidak mungkin mereka kambuh kembali ke narkoba," kata dia.
Khofifah menerangkan, seluruh IPWL di Indonesia yang berada dalam koordinasi Kemensos dalam merehabilitasi pecandu narkoba mengedepankan pendekatan terapi berbasis komunitas (Therapetic Community Approach).
Saat ini, Kemensos tengah menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi acuan pelayanan kepada para pencandu narkoba.
"Kami terus berbenah agar lebih maksimal. Selanjutnya akan ada sertifikasi tambahan konselor dan satuan bakti pekerja sosial, diikuti akreditasi IPWL," kata dia.
Berita Lainnya
Mensos Saifullah Yusuf sebut penundaan bansos agar tidak dijadikan alat politik
13 November 2024 17:02 WIB
Mensos sebut TNI berperan kirim bantuan kemanusiaan ke warga Puncak Papua
03 August 2023 15:49 WIB
Mensos Tri Rismaharini sebut belum miliki anggaran untuk bantuan gagal ginjal akut
21 March 2023 11:56 WIB
Mensos Tri Rismaharini sebut akan kaji pembangunan rumah layak huni Suku Talang Mamak
04 November 2022 14:29 WIB
Mensos Tri Rismaharini sebut BLT BBM sudah tersalurkan 98,6 persen
12 October 2022 15:45 WIB
Mensos Risma Tri Rismaharini sebut masalah temuan BPK soal bansos sudah terselesaikan
06 June 2022 15:44 WIB
Mensos Tri Rismaharini sebut pandemi buat angka kemiskinan Indonesia lebih berat
09 March 2021 16:36 WIB
Mensos Juliari P Batubara sebut hormati dan dukung proses pemeriksaan di KPK
05 December 2020 14:43 WIB