Riau Dukung Pemilihan Gubernur Oleh DPRD
Pekanbaru, 10/12 (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Riau mendukung wacana yang dilontarkan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk mengembalikan proses pemilihan gubernur secara langsung oleh anggota DPRD setempat. "Dengan pemilihan langsung oleh rakyat seperti saat ini kita rasakan tidak efisien dan memerlukan anggaran yang besar," kata Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Setdaprov Riau Alimudin di Pekanbaru, Kamis. Menurut dia, secara akumulatif pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat akan menghabiskan anggaran yang sangat besar. Karena itu Pemprov mendukung rencana pengembalian proses pemilihan kepala daerah ini kepada DPRD, baik pemilihan kepala daerah tingkat I maupun tingkat II. Ia mengatakan, pemilihan melalui DPRD selain dianggap lebih efisien juga akan memangkas banyak anggaran. Sedangkan soal apakah kelak akan terjadi Kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), tergantung bagaimana pengawasan dan bagaimana masing-masing kandidat lebih peka terhadap kondisi lapangan. "Pemilihan secara langsung terbukti menghabiskan anggaran besar jika dibandingkan pemilihan oleh DPRD seperti dulu, bahkan dapat menghemat biaya separuh dari biaya proses pemilihan sekarang ini," katanya. Menurut Alimudin, meskipun pemilihan kepala derah nantinya dikembalikan wewenangnya kepada DPRD, bukan berarti mengurangi makna demokrasi dan reformasi yang sedang dibangun saat ini. Alasannya, lanjut dia, sebagai wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh rakyat, tentu pemilihan kepada daerah yang dilakukan oleh DPRD sudah dengan berbagai pertimbangan yang mewakili suara konstituenya. Selain itu pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD juga akan memudahkan setiap calon kepala daerah untuk bersaing. "Jika pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD akan terbuka kesempatan untuk banyak orang bisa maju, karena biaya kampanye lebih efisien. Soal menang yang paling menentukan tentu komunikasi politik masing-masing kandidat itu nanti," ujarnya. Menurut Alimudin, dukungan pemilihan kepala daerah khususnya Gubernur dikembalikan ke DPRD ini menjadi salah satu agenda yang akan dibahas dalam forum pertemuan Gubernur se Sumatera yang akan berlangsung di Riau, 21 dan 22 Desember ini.
