Bengkalis (ANTARA) - Bupati Bengkalis, Kasmarni menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh program Helpdesk Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau di wilayah Kabupaten Bengkalis. Hal tersebut disampaikannya saat menerima audiensi dari pihak BP3MI Riau di Wisma Sri Mahkota, Senin (16/6).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Kasmarni menyampaikan apresiasi atas langkah proaktif BP3MI dalam upaya melindungi serta memberdayakan tenaga kerja migran, khususnya yang berasal dari Kabupaten Bengkalis. Ia menilai keberadaan Helpdesk BP3MI sangat strategis, mengingat posisi geografis Bengkalis yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
“Kami sangat mengapresiasi langkah BP3MI yang tidak hanya fokus pada perlindungan, tetapi juga membuka akses bagi warga negeri junjungan untuk bekerja secara legal di luar negeri,” ujar Bupati Kasmarni.
Menurut Kasmarni, sinergi antara pemerintah daerah dan BP3MI sangat penting dalam menekan angka keberangkatan pekerja migran secara ilegal. Dengan keberadaan Helpdesk ini, masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas dan terpercaya mengenai prosedur kerja ke luar negeri yang sah dan aman.
Kepala BP3MI Riau, Fanny Wahyu Kurniawan dalam kesempatan tersebut memaparkan rencana strategis dan operasional dari program Helpdesk. Layanan ini akan menjadi pusat informasi, konsultasi, serta tempat pengaduan bagi para pekerja migran asal Bengkalis.
“Helpdesk ini bertujuan untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia yang berada di Kabupaten Bengkalis,” jelas Fanny.
Ia juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi di wilayah perbatasan, seperti tingginya angka keberangkatan pekerja migran secara non-prosedural. BP3MI mencatat banyak warga yang tergiur bekerja ke luar negeri melalui jalur ilegal karena kurangnya informasi dan edukasi.
Sebagai solusi, BP3MI telah menjalin kerja sama resmi dengan tiga negara tujuan utama, yakni Jerman, Korea, dan Jepang. Negara-negara ini membuka peluang kerja bagi tenaga kerja asing melalui sistem rekrutmen yang transparan, pelatihan keterampilan, serta jaminan perlindungan hukum dan sosial yang memadai.
“Kami berharap Pemerintah Kabupaten Bengkalis bisa menjadi mitra aktif dalam menyosialisasikan keberadaan dan peran BP3MI kepada masyarakat. Ini penting agar mereka mengetahui bahwa ada jalur resmi yang memberikan keamanan dan kepastian hukum bagi para pekerja migran,” tutup Fanny.
