Jakarta (Antarariau.com) - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan pemerintah Indonesia perlu menyampaikan kepada Wapres AS bahwa pemerintah tidak sedang menzalimi Freeport.
"Justru pemerintah memberi jalan keluar dengan memberi opsi kepada Freeport apakah tetap memegang Kontrak Karya tetapi harus memurnikan di Indonesia atau mengubah diri menjadi IUPK dan tetap melakukan ekspor," ujar Hikmahanto Juwana di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan Pemerintah AS tidak seharusnya menekan pemerintah Indonesia terkait Freeport di alam demokratis. Ini karena pemerintah Indonesia harus mendengar suara rakyat.
"Freeport tidak mungkin membelenggu kedaulatan pemerintah Indonesia dengan Kontrak Karya. Kalaulah pemerintah Indonesia saat ini harus tunduk dengan tekanan dari pemerintah AS, tidak akan ada jaminan bahwa pemerintahan yang akan datang akan lebih tidak bersahabat terhadap Freeport," kata dia.
Ia mengatakan dinamika politik di dalam negeri akan memanfaatkan arogansi pemerintah AS dan Freeport untuk mendulang suara. Janji pun akan ditunaikan saat mereka mendapatkan kekuasaan.
Hal lain yang perlu disampaikan oleh pemerintah Indonesia adalah komitmen kehadiran militer AS di kawasan Asia Pasifik sebagai penyeimbang kekuatan China yang semakin mendominasi.
Kehadiran AS tidak hanya untuk kepentingan kawasan tetapi juga kepentingan AS di kawasan, terutama kebebasan alur pelayaran internasional.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebutkan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence akan melakukan kunjungan kerja ke Indonesia.
Hal tersebut dikatakan Wiranto, usai bertemu dengan Duta Besar AS untuk Indonesia Joseph R Donovan Jr di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin.
Mantan Panglima TNI itu, dalam pernyataannya tidak merinci waktu kunjungan Wapres AS Mike Pence ke Indonesia.
Namun, ia menuturkan dalam lawatannya yang pertama kali sebagai Wapres AS, mantan gubernur negara bagian Indiana tersebut juga dijadwalkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo.
Berita Lainnya
ADB dorong pemerintah di Asia dan Pasifik dukung kesejahteraan penduduk lanjut usia
02 May 2024 15:32 WIB
Pemerintah Provinsi Riau dukung pertumbuhan 1.591 desa dengan anggaran Rp318 miliar
02 May 2024 9:02 WIB
Pemerintah Provinsi Riau tampung aspirasi buruh peringati May Day 2024
01 May 2024 16:52 WIB
Riau kembangkan pondok pesantren berbasis teknologi
01 May 2024 6:31 WIB
Kampar dan Pekanbaru berhasil turunkan stunting di bawah 10 persen
30 April 2024 22:57 WIB
Pemerintah sambut baik niat BYD bangun fasilitas pengembangan EV di Indonesia
30 April 2024 16:05 WIB
Pemerintah targetkan 50 ribu unit mobil listrik akan terjual pada 2024
30 April 2024 12:45 WIB
Pemerintah Provinsi Riau dukung perlindungan HAM pada sektor bisnis dan investasi
30 April 2024 10:06 WIB