Washington (ANTARA) - Pemerintah federal AS memasuki masa penutupan (shutdown) pada Rabu (1/10) menyusul perpecahan di Kongres untuk meloloskan rancangan undang-undang (RUU) pendanaan.
Hal itu menandai penutupan pemerintahan pertama dalam hampir tujuh tahun terakhir.
Baca juga: China nyatakan dukungan akhiri perang Gaza, sambut usulan perdamaian Trump
Konsekuensinya, ratusan ribu pegawai federal harus mengambil cuti tanpa gaji, sejumlah layanan publik kemungkinan ditangguhkan atau ditunda, dan rilis data ekonomi mungkin juga akan terdampak.
Shutdown dimulai beberapa jam setelah Senat AS gagal meloloskan RUU pendanaan jangka pendek yang memungkinkan pemerintahan tetap berjalan untuk sementara waktu.
Sebelumnya, resolusi lanjutan, yang diusulkan anggota Senat dari Partai Republik ditolak kubu Partai Demokrat, sehingga gagal meraup 60 suara yang dibutuhkan untuk meloloskannya.
Dalam negosiasi terakhir, tunjangan kesehatan menjadi salah satu poin utama yang diperdebatkan kedua kubu.
Partai Demokrat menuntut tunjangan perawatan kesehatan yang lebih besar, termasuk perpanjangan kenaikan subsidi untuk Undang-Undang Perawatan Terjangkau (Affordable Care Act/ACA) yang akan selesai pada akhir tahun ini.
Kubu Demokrat juga menuntut pemulihan kelayakan cakupan undang-undang itu untuk imigran tertentu yang berada di AS secara legal, termasuk pengungsi dan pencari suaka.
Baca juga: Trump Disambut Pemimpin Eropa dengan Rencana Akhiri Perang Gaza
Namun, kubu Republik menentang langkah-langkah tersebut dan terus mendorong agar level pendanaan pemerintah saat ini dipertahankan untuk sementara agar lebih banyak waktu tersedia untuk negosiasi.
Pada Selasa, kedua kubu saling menyalahkan dan menuduh satu sama lain telah mendorong pemerintahan ke kondisi shutdown.
Sumber: Xinhua
