Tembilahan (Antarariau.com) - Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau Iwan Taruna mengatakan bahwa pada tahun anggaran 2017 Pemerintah Daerah Inhil masih akan fokus berbenah di bidang infrastruktur.
"Dengan APBD yang terbatas tentunya tidak semua bidang sekaligus dapat direalisasikan sesuai dengan hasil Musrenbang yang telah dilaksanakan, untuk itulah Pemerintah memilih fokus terhadap pembangunan bidang infrastruktur selanjutnya diikuti bidang usaha selain Dinas Pendidikan dan Dins Kesehatan," kata Iwan Taruna di Tembilahan, belum lama ini.
Iwan mengatakan, dengan keterbatasan anggaran ini pula, Pemerintah harus menetapkan prioritas pembangunan dengan melihat unsur terpenting yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Lebih lanjut ia menyampaikan, berdasarkan struktur KUA yang ada Pemerintah masih fokus berbenah bidang infrastruktur, dimana sebagian besar anggaran dialokasikan untuk pembangunan dan perbaikan.
"Seperti pembangunan jalan dari Kelurahan Teluk Pinang menuju Desa Kuala Gaung Kecamatan Gaung Anak Serka dengan alokasi dana sebesar Rp 26 Miliar yang akan dibangun rigit bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)," ucapnya.
Selanjutnya, terhadap ruas jalan sungai luar teluk pinang yang belum dikerjakan kembali akan dianggarkan sebesar Rp 8 Miliar untuk difungsionalkan dengan timbunan. Sama halnya dengan ruas jalan Kotabaru menuju Pulau Kijang Kecamatan Reteh.
Iwan mengharapkan terhadap semua perencanaan pembangunan paling lama Maret atau April Target lelang sudah dimulai.
"Hari ini tentunya mereka masih mengumpulkan anggota untuk pembentukan Pokja, namun April diharapkan sudah mulai lelang dan target lelang paling lama selesai pada Agustus," ujarnya.
Ia memperkirakan, Dengan sisa waktu lima bulan semua pekerjaan fisik akan selesai. Yang terpenting adalah koordinasi intens antara ULP terhadap OPD sehingga tidak terjadi keterlambatan pelelangan kegiatan.
"Tentunya saya meminta kepada ULP untuk berkoordinasi cepat dengan OPD jika ada paket pekerjaan yang akan dilelang untuk segera dimasukan ke ULP, jika perlu ULP harus jemput bola terhadap dinas terkait yang ingin melelangkan pekerjaannya," paparnya.
Ia mengatakan, salah satu penyebab keterlambatan lelang yakni kurangnya sinkronisasi antara ULP dan OPD terkait.
"Ya, semoga di tahun ini bersama dengan OPD baru target penyelesaian program kerja dapat selesai tepat waktu," harapnya.
Oleh: Adriah Akil
