Jakarta (Antarariau.com)- Pengamat hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Jember, Budi Dwi, menilai DPD harus segera mengganti posisi Irman Gusman sebagai ketua DPD, karena kalau tidak maka kepercayaan publik terhadap lembaga itu bisa semakin turun.
"Kepercayaan publik terhadap lembaga itu bisa rontok, bila lembaga perwakilan daerah itu lamban memproses pergantian Ketua DPD, Irman Gusman. Sebab, sudah dua pekan ini, DPD masih juga dipimpin Irman, tersangka kasus penerimaan suap," katanya, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu.
Dwi mengingatkan agar DPD tidak salah langkah, sehingga kasus dugaan suap pada Gusman tidak menyeret kelembagaan.
Menurut dia, untuk meyakinkan publik, DPD masih bisa diharapkan, lembaga itu harus bersikap tegas terhadap anggotanya yang korupsi, dan bukan justru membelanya.
"Merujuk Peraturan Nomor 1/2016 tentang Tata Tertib DPD disebutkan, pimpinan DPD yang jadi tersangka akan diberhentikan. Jadi tidak perlu keputusan tetap, karena itu aturannya yang mereka sepakati dan buat," ujarnya.
Dia menjelaskan, dalam peraturan itu dijelaskan, pengisian kekosongan kursi pimpinan DPD tiga hari setelah pimpinan yang bersangkutan diberhentikan.
Karena itu menurut dia, seharusnya pergantian Gusman sebagai ketua DPD sudah dilakukan 23 September 2016.
"Sebab, BK DPD telah merekomendasikan pemberhentian Irman dan melaporkan rekomendasi itu dalam rapat paripurna DPD pada 20 September kemarin," katanya.
Dia juga menyarankan kepada pimpinan DPD segera menggelar sidang paripurna untuk memproses pergantian Gusman sebagai pimpinan DPD.
Budi menilai, pimpinan DPD jangan menunda-nunda karena selain menyalahi tattib, penundaan itu juga akan melumpuhkan kepercayaan publik terhadap DPD.
Berita Lainnya
Menkes Budi Gunadi sebut harus segera diatasi, penyakit hepatitis tantangan serius
28 July 2023 16:38 WIB
PBB: Prancis harus segera menyelesaikan masalah rasisme
01 July 2023 11:30 WIB
BPN sebut polemik bangunan di bantaran sungai harus segera diselesaikan
18 March 2023 15:55 WIB
Menlu: Indonesia konsisten minta perang di Ukraina harus segera dihentikan
06 April 2022 13:29 WIB
Moeldoko: Pembayaran klaim RS untuk pelayanan COVID-19 harus segera dituntaskan
25 March 2022 13:23 WIB
Presiden RI Joko Widodo tegaskan ketegangan di Ukraina harus dihentikan segera
21 February 2022 16:27 WIB
PT DPN dipanggil Pansus Konflik Lahan, Bupati Kuansing harus segera keluarkan rekomendasi
24 January 2022 20:55 WIB
Dirjen Perumahan harap rusun yang sudah selesai harus segera dihuni
05 January 2022 12:18 WIB