Pekanbaru, (Antarariau.com) - Jumlah uang tebusan dari amnesti pajak di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau hingga 8 September mencapai Rp150 miliar dari pelaporan harta Rp7 triliun.
"Dari total uang tebusan itu, sebanyak Rp80 miliar dari wajib pajak kepulauan (Riau), dan Rp70 miliar dari Riau daratan, " kata Kepala Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Riau-Kepri, Dian Kenanga, kepada Antara di Pekanbaru, Jumat.
Ia mengatakan uang tebusan tersebut merupakan gabungan dari wajib pajak (WP) pribadi dan WP badan, untuk pelaporan harta di dalam maupun luar negeri. Sementara itu, dana yang dimasukkan ke Indonesia atau repatriasi dari deklarasi amnesti pajak tersebut mencapai Rp7 triliun.
"Jumlah surat pernyataan harta yang masuk dari WP mencapai 3.100," katanya.
Jumlah WP yang melakukan deklarasi harta mengalami peningkatan drastis sejak dua minggu lalu. Hal ini terkait dengan gencarnya sosialisasi kebijakan amnesti pajak.
"Pada awal digulirkan amnesti pajak mulai 1 Juli, kami hanya menerima 10 sampai 50 surat laporan per hari. Namun, sejak dua minggu terakhir, setelah orang mulai tahu, sehari kami bisa menerima 300 surat laporan," kata Dian.
Ia mengatakan, tingginya pelaporan dari Provinsi Kepri berkaitan tingkat pengetahuan dan kefahaman WP di daerah itu. Sementara itu, kendala di Riau adalah wilayah yang sangat luas sehingga DJP kini mulai mengarahkan ke sosialisai mengenai kemudahan cara untuk mengikuti amnesti pajak.
"Kanwil DJP kini bisa melayani laporan dari WP dari seluruh daerah di Indonesia, dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau KP2KP, kini juga diaktifkan untuk memudahkan WP di daerah terpencil," ujarnya.
Ia menambahkan, capaian pelaporan WP badan di Riau-Kepri relatif rendah karena perusahaan-perusahaan besar hanya berstatus kantor cabang, maupun sebagai penanaman modal asing (PMA).
Padahal, faktanya di Riau banyak perkebunan kelapa sawit, dua pabrik raksasa industri pulp dan kertas, serta perusahaan minyak dan gas.
"Perusahaan besar memang banyak di Riau dan Kepri, namun kantor pusatnya di Jakarta. Jadi, kami lebih banyak menyasar ke WP perorangan di perusahaan," ujar Dian Kenanga
Berita Lainnya
Caleg Gerindra politik uang divonis 8 bulan penjara
03 May 2024 14:46 WIB
Pemilu di Meranti, dari politik uang hingga hoaks
28 April 2024 9:47 WIB
Ditagih uang kos, pria di Pekanbaru todong pistol rakitan ke kakak ipar
24 April 2024 16:47 WIB
KPK setor Rp2,1 miliar sebagai uang pengganti terpidana Trisna Sutisna
23 April 2024 16:58 WIB
Beginilah kiat kelola uang THR agar hemat dan lebih bermanfaat
06 April 2024 12:35 WIB
Kejagung tetapkan suami Sandra Dewi jadi tersangka Tindak Pidana pencucian uang
04 April 2024 15:34 WIB
Bank Indonesia imbau masyarakat menukar rupiah di titik layanan BI dan perbankan
28 March 2024 15:51 WIB
Kantor BI Riau buka layanan penukaran uang baru 25-27 Maret 2024
25 March 2024 14:17 WIB