Bengkalis, (Antarariau.com)- Pemkab Bengkalis mengadakan pertemuan khusus dengan manajemen PT Chevron Pasific Indonesia (PT CPI) untuk persoalan ketenagakerjaan/perburuhan di daerah itu.
Pertemuan yang langsung dihadiri Bupati Bengkalis yang didampingi beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis dan Manager Government Affairs Operation Support (GM GAOS) SMO & KLO PT CPI, Sukamto Thamrin itu diipusatkan di salah satu meeting room Labersa Hotel, Siak Hulu.
Bupati Bengkalis, Amril Mukminin berharap, PT CPI akan berupaya semaksimal mungkin meminimalisir dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang merupakan alternatif terakhir diambil sebagai dampak ekonomi global.
Dalam pertemuan itu Manager Government Affairs Operation Support (GM GAOS) SMO & KLO PT CPI, Sukamto Thamrin, menjelaskan kepada Bupati bahwa sebenarnya tidak ada PHK terhadap buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang menjadi mitra kerjanya yang dilakukan oleh PT CPI.
"Fakta yang sebenarnya adalah kontrak kerja perusahaan-perusahaan yang menjadi mitra kerja PT CPI tempat buruh tersebut bekerja memang habis masa kontraknya dan harus diperbaharui kembali sesuai kebutuhan manajemen PT CPI," kata Sukamto saat pertemuan tersebut.
Ia mengatakan, pada prinsipnya PT CPI tidak ingin mengurangi jenis pekerjaan atau nilai kontrak kerja yang diberikan kepada mitra kerjanya dan jika hal itu terjadi, semata-mata dilakukan karena kondisi perekonomian saat ini yang melemah dengan tujuan agar PT CPI tetap eksis di tengah produksi dan harga minyak yang menurun.
“Untuk itu, pihak kami akan membuat regulasi agar setiap kontrak kerja baru yang diberikan kepada mitra kerja harus menjalankan regulasi daerah dalam rekrutmen tenaga kerja. Yaitu harus 60 persen tenaga kerja lokal serta tranparan dalam menyampaikan setiap lowongan kerja yang tersedia,” katanya lagi.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Bengkalis bersama PT CPI telah membuat kesepakatan yang tertuang dalam berita acara rapat yang ditandatangani bersama antara PT CPI yang diwakili GM GAOS dan Pemkab Bengkalis yang diwakili Kadisnakertrans.
Dalam berita itu ada 5 butir yang harus ditindaklanjuti PT CPI. Selain akan berupaya semaksimal mungkin meminimalisir dampak PHK, PT. CPI juga akan meminta mitra kerjanya untuk memberikan informasi mengenai lowongan pekerjaan secara transparan dan melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Disnakertrans.
Ia menjelaskan, akan menindak tegas orang dalam PT CPI yang ikut bermain dalam rekrutmen tenaga kerja di perusahaan yang menjadi mitra kerja PT CPI.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut dari PT CPI dipimpin General Manager Government Affairs Operation Support (GM GAOS) SMO & KLO PT Chevron Pasific Indonesia (CPI), Sukamto Thamrin, Manager Security SMO Kastoni Sitanggang, Eko Nugroho, Fakhri Zein, Delly Paramita dan Irawan Gaharu.
Sedangkan dari Pemkab Bengkalis, selain Kadisnakertrans H Ridwan Yazid hadir juga Asisten Perekonomian dan Pembangunan H Heri Indra Putra, pejabat yang ikut mendampingi bupati diantaranya Kepala BLH H Arman AA, Kadispenda H Umran, Kepala Bappeda H Jondi Indra Bustian, Kadisdukcapil Rinaldi, dan Kadishutbun H Herman Mahmud.
Kemudian, Kadistamben HT Said Ilyas, Kadishubkominfo H Jaafar Arief, Kepala BPMPD H Ismail, Kadis Pekerjaan Umum HM Nasir, Kaban Pengelolaan Perbatasan Mohammad Amin, Kabag Perlengkapan Andris Wasono, Kabag Umum Agus Syofyan, Kabag Penyusunan Program, Sevnur, dan Sekretaris Disnakertrans Benny Alchan.
Rapat dengan Chevron Bahas PHK, Ini 5 Rekomendasi Pemkab Bengkalis
