Pendukung Suparman Tidak Setuju Damri Harun jadi Plh Bupati Rohul

Pekanbaru, (Antarariau.com) - Masyarakat Rokan Hulu (Rohul) yang datang melakukan aksi ke gedung DPRD Riau menyatakan tidak setuju jika Damri Harun selaku Sekretaris Daerah (Sekda) ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati.

"Kami tidak pernah terima, karena ada kerja sama yang tidak benar dan permainan di dalamnya," ujar salah satu tokoh masyarakat Rohul, Jurhan, usai konferensi pers bersama Plt. Gubri, pimpinan DPRD Riau dan Kapolda, Pekanbaru, Selasa.

Lebih lanjut dikatakannya, keputusan Mendagri tengah malam tadi persis sama dengan yang di sampaikan Bupati Ahmad dua minggu yang lalu kepada masyarakat dan pegawai-pegawai Rohul.

"Dua pekan yang lalu ia menyampaikan bahwa tidak akan pernah ada pelantikan bupati Rohul pada 19 April mendatang. Dan hal tersebut disampaikannya secara resmi," ucapnya.

Kemudian, dalam konferensi pers sebelumnya salah satu masyarakat yang menyampaikan pendapat bahwa Plt. Gubri boleh memilih Plh Bupati Rohul dari pegawai Pemprov ataupun didatangkan langsung dari pusat.

"Jika memang itu ketentuan dan aturannya, silahkan pilih dari Pemprov atau dari pusat langsung. Tetapi jangan Sekda Bupati Rohul Damri Harun," tambahnya.

Sebelumnya, Plt. Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menjelaskan kronologi penundaan pelantikan itu berawal dari diterimanya surat telegram Mendagri pada Senin malam (18/4) tadi. Surat itu berisi tentang pelantikan Suparman dan Sukiman agar ditunda sampai menunggu adanya kebijakan pemerintah selanjutnya.

"Selanjutnya yang kedua agar segera melantik Sekda Rokan Hulu sebagai Plh (Pelaksana Harian) Bupati," jelasnya

Sementara itu tokoh masyarakat Rohul yang lainnya bahwa ia tidak bisa berkomentar terkait telegram Mendagri tentang penundaan pelantikan Suparman-Sukiman karena pihaknya tidak pernah melihatnya sama sekali. Yang pasti mereka menginginkan Bupati terpilih tetap dilantik.

"Untuk masalah telegram saya tidak bisa berkomentar karena memang kami tidak pernah sama sekali melihat isi telegram tersebut. Sebelumnya pemerintah akan menunda pelantikan sampai masa jabatan bupati Achmad berakhir, nah sekarang kan sudah habis, tetapi mengapa masih saja ditunda pelantikan Suparman," kata tokoh masyarakat Rohul, Ardison usai konferensi Pers di Ruang Medium DPRD Riau.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo mengatakan bahwa pihaknya akan segera koordinasikan masalah ini. Dan dikatakannya lagi, ia bersama rekan-rekan yang lain akan segera ke Jakarta untuk membicarakan masalah ini ke Mendagri.

"Kalau tidak malam ini atau besok saya dan yang lainnya akan ke Jakarta, dan kami DPRD Riau akan berbincang dengan DPRD Kabupaten Rohul mencarikan solusinya. Ini bukan masalah masyarakat saja, akan tetapi masalah kita bersama," tutupnya. (Nella Marni)