Jakarta (ANTARA) - Lembaga Survei KedaiKOPI mengungkapkan bahwa hasil survei opini publik menunjukkan
sebanyak 49,2 persen warga tidak setuju terkait pembatasan usia kendaraan di Jakarta karena faktor ekonomi.
"Memang kalau kami lihat sebagian besar tidak setuju dengan pembatasan usia kendaraan," kata Direktur Riset dan Komunikasi Lembaga Survei KedaiKOPI Ibnu Dwi Cahyo di Jakarta, Rabu.
Ibnu mengatakan bahwa dari hasil survei yang dilakukan kepada 445 responden yang berasal dari Jakarta dan sekitarnya menunjukkan masih banyak warga yang menolak adanya pembatasan usia kendaraan.
Ia menjelaskan, dari jumlah responden tersebut yang berusia 17-55 tahun sebanyak 49,2 persen tidak setuju dengan pembatasan usia kendaraan, 40,2 persen setuju dan 10,6 persen tidak tahu.
Menurut dia, faktor ekonomi menjadi alasan warga tidak setuju dengan pembatasan usia kendaraan di Jakarta karena hal itu tentu akan memberatkan mereka.
"Alasan utama tidak setuju, yaitu karena faktor ekonomi. Sebab harus beli kendaraan baru dan itu menjadi alasan utama dari masyarakat tidak setuju dengan pembatasan usia kendaraan dan pembatasan jumlah kendaraan," ujarnya.
Direktur Riset dan Komunikasi Lembaga Survei KedaiKOPI Ibnu Dwi Cahyo (kiri) saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Rabu (26/6/2024). ANTARA/Khaerul Izan
Ibnu menambahkan, dengan tingginya masyarakat yang tidak setuju akan pembatasan usia kendaraan menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan bermotor di Jakarta dan sekitarnya sangatlah besar.
"Ini mengonfirmasi bahwa sebenarnya kebutuhan ekonomi sagat besar kepada kendaraan bermotor," tuturnya.
Sebelumnya, merujuk Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro mengatakan, pemerintah daerah diberi wewenang untuk membatasi jumlah kepemilikan kendaraan bermotor perorangan.
"Di dalam UU DKJ, pemerintah sepakat dengan DPR memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah Khusus Jakarta, sampai dengan pengaturan jumlah kendaraan yang boleh dimiliki masyarakat," kata Suhajar.
UU DKJ sejatinya berlaku sejak diundangkan pada 29 Maret 2024, tetapi pelaksanaannya masih menunggu keputusan presiden (keppres).
Berita Lainnya
BMKG: Waspadai angin puting beliung berpotensi terjadi pada masa pancaroba
28 September 2024 16:10 WIB
Waspada kebakaran, masyarakat diimbau jangan bakar sampah saat angin kencang
28 September 2024 15:51 WIB
Pembalap Mario Aji start dari posisi ke-24 ajang Moto2 di Sirkuit Mandalika
28 September 2024 15:43 WIB
Jubir sebut Prabowo-Megawati akan bertemu sebelum pelantikan presiden
28 September 2024 15:35 WIB
Bambang Soesatyo usulkan Soeharto dapat gelar pahlawan nasional
28 September 2024 15:19 WIB
Dirjen Hubla sebut 28 pelabuhan baru telah dibangun selama periode 10 tahun
28 September 2024 15:12 WIB
KSAL sebut jumlah kapal selam TNI AL saat ini belum memadai
28 September 2024 14:39 WIB
Indonesia-Azerbaijan sepakat tandatangani perjanjian bebas visa diplomatik
28 September 2024 14:33 WIB