Rokan Hilir, (Antarariau.com) - Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau diminta segera melaporkan Standar Operasional Prosedur atau SOP, dengan harapan agar seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan bisa berjalan dengan baik.
"Sampai saat ini masih banyak SKPD Rohil belum melaporkan SOP. Padahal itu merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsinya," kata Pelaksana Tugas Sekda Rohil Surya Arfan, Jumat.
Ia menegaskan, bagi SKPD yang belum menerapkan SOP tersebut agar melaporkannya segera mungkin, mengingat saat ini banyaknya opini bahwa proses penyelenggaraan pelayanan pemerintah yang cenderung birokratis dan kurang efisien.
Sekda menjelaskan, SOP merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural kerja pada unit yang bersangkutan.
"Tujuannya tidak lain adalah untuk menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan dalam rangka mewujudkan good governance," ujarnya.
Keberadaan SOP juga memiliki peran penting dalam pengelolaan suatu organisasi guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
"Bukan hanya meningkatkan efisiensi dan efektifitas, tapi juga dalam rangka mendukung implementasi standar pelayanan yang ditetapkan," tuturnya.
Masih menurut Sekda, SOP tidak hanya bersifat internal tapi juga eksternal, karena selain digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik yang berkaitan dengan ketepatan program dan waktu, juga berhubungan terhadap responsibilitas masyarakat.
Untuk itu setiap satuan kerja harus memiliki Standar Operasional Prosedur tersebut sebagai acuan dalam bertindak agar akuntabilitas kinerja dapat dievaluasi dan terukur.
"Dengan adanya SOP ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan memperbaiki citra pemerintah di mata masyarakat, sehingga kepuasan dan kepercayaan masyarakat dapat terwujud," harapnya.
Terkait adanya 173 Praja IPDN yang akan melaksanakan Praktek Lapangan juga bisa diminta untuk membantu pembuatan SOP dimasing-masing setiap SKPD dengan harapan agar bisa segera selesai.
"Kita minta para Praja saat magang Maret nanti membantu satuan kerja dalam membuat SOP tersebut," pinta Sekda.
(adv)
Oleh Dedi Dahmudi
Berita Lainnya
ASN Pemko Pekanbaru Masih Banyak Nongkrong di Kedai Kopi Saat Jam Kerja, Sekda Perintahkan Satpol PP Menindak
07 May 2018 15:40 WIB
Sekda Riau: Realisasi Keuangan SKPD Di Pemprov Masih Lambat
07 November 2016 23:15 WIB
Sekda Riau Fokuskan Peningkatan Serapan APBD Yang Masih Rendah
01 August 2016 20:50 WIB
Mendagri Masih Menunggu Sinyal Dari Presiden Untuk Umumkan Sekda Riau
25 July 2016 20:55 WIB
Soal Siapa Sekda, Pemprov Riau Masih Menunggu Keppres
27 June 2016 21:11 WIB
DPRD Rohil Nilai Banyak Kepala SKPD "Salah Jurusan"
23 July 2016 15:11 WIB
Banyak Anggaran SKPD Dinilai Akal-Akalan, DPRD Riau Seleksi Ketat KUA-PPAS
22 June 2016 13:18 WIB
Rekomendasi KPK, Hilangkan Honorarium Kegiatan SKPD Riau Karena Banyak Fiktif
19 May 2016 14:57 WIB