Pekanbaru, (Antarariau.com) - Komisi E DPRD Riau yang membidangi kesejahteraan rakyat mengusulkan adanya penambahan alat Indeks Standar Pencemaran Udara untuk seluruh kabupaten-kota setempat yang dinilai saat ini masih minim.
"Komisi E banyak menerima keluhan dan laporan dari kabupaten kota melalui Dinas Kesehatan Provinsi Riau, bahwa minim sekali bahkan ada yang tidak memiliki alat pendeteksi ISPU," kata Sekretaris Komisi E DPRD Riau, Markarius Anwar di Pekanbaru, Sabtu.
Padahal, lanjutnya, bencana kabut asap selalu berulang melanda daerah kabupaten di Riau, tidak hanya Pekanbaru saja. Selama ini, menurutnya peralatan ISPU ada di Pekanbaru dan Dumai, namun tidak ada di banyak daerah lainnya.
"Jadi kualitas udara hanya bisa dipantau dari dua kota itu di Riau, tidak seluruh daerah bisa dipantau kualiatas udaranya saat kabut asap menyelimuti wilayah Riau," sebutnya.
Terkait berapa banyak alat itu akan diberikan kepada kabupaten-kota, kata dia, itu akan dibahas bersama instansi terkait. Jika tidak mencukupi anggaran pengadaannya pada Nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2015, bisa ditambah lagi pada murni 2016.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman menyatakan bahwa pihaknya akan meminta peralatan itu ke Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dia meminta itu karena ISPU di provinsi setempat telat 24 jam dan meminta agar ini ditingkatkan jadi "real time" tepat waktu.
"Peralatan ISPU mintanya ke Kementrian LHK. Kita usul itu yang "real time". Nanti kita buat surat resminya," jelasnya.
Peralatan ISPU yang ada sekarang menurut Badan Lingkungan Hidup itu telat 24 jam. Misalnya kalau mau melihat ISPU Pukul 11.00 saat ini, itu yang tertulis ISPU Pukul 11.00 kemarin. Jadi kalau ingin lihat ISPU sekarang besok lihatnya.
Berita Lainnya
11 penginapan di Harau disita polisi terkait dugaan SPPD fiktif DPRD Riau
08 December 2024 23:51 WIB
Selebgram Hana Hanifah dimintai keterangan atas dugaan SPPD fiktif DPRD Riau
05 December 2024 17:24 WIB
BRK Syariah dan DPRD Bengkalis komitmen tingkatkan pendapatan masyarakat
02 December 2024 10:44 WIB
Supaya tak jadi sarang hantu, DPRD Riau minta pemda urus aset terbengkalai
07 November 2024 17:15 WIB
Mantan Sekwan Riau dituntut 8 tahun penjara atas dugaan SPPD fiktif
07 November 2024 16:49 WIB
Anggota DPRD Riau diingatkan tak kampanye pilkada saat reses
07 November 2024 15:09 WIB
Komisi III DPRD Riau evaluasi kegiatan dan target BRK Syariah
04 November 2024 19:45 WIB
Payung elektrik Masjid Annur disorot, DPRD Riau tunggu perkara hukum selesai
01 November 2024 14:47 WIB