Pekanbaru, (Antarariau.com) - Badan Pusat Statistik Indonesia Provinsi Riau menyebutkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Riau tahun 2014 tercatat sebesar 68,40 atau mengalami kenaikan sebesar 0,03 poin dibandingkan dengan IDI di Provinsi Riau tahun 2013 tercatat sebesar 68,37.
"Meskipun mengalami peningkatan, tingkat demokrasi Indonesia secara umum masih dalam kategori sedang," kata Kepala BPS Provinsi Riau, Mawardi Arsyad di Pekanbaru, Jumat.
Menurut dia, angka ini melampaui target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 - 2014 sebesar 73,00.
Ia menyebutkan, perubahan IDI dari 2009 hingga 2014 mengalami fluktuasi (2009 sebesar 75,85, tahun 2010 sebesar 71,45, tahun 2011 sebesar 70,65, tahun 2012 sebesar 67,00, tahun 2013 sebesar 68,37, tahun 2014 sebesar 68,40.
"Nilai IDI 2009 merupakan capaian tertinggi selama 6 tahun penghitungan IDI (2009-2014)," katanya.
Fluktuatifnya angka IDI adalah cermin dinamika situasi demokrasi di Indonesia khususnya di Provinsi Riau.
Ia menjelaskan, IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi regional.
"Karena IDI disusun berdasarkan evidence based (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi,"katanya.
Angka IDI 2014 di Provinsi Riau merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek kebebasan sipil dengan skor sebesar 74,35, aspek hak-hak politik sebesar 59,74, dan aspek lembaga demokrasi sebesar 74,69. Nilai indeks dalam tiga aspek demokrasi yang diukur pada 2014 mengalami fluktuasi dibandingkan 2013.
Indeks aspek hak-hak Politik mengalami peningkatan sebesar 7,55 poin sehingga mendongkrak nilai IDI 2014.
Sementara nilai Kebebasan Sipil dan Lembaga Demokrasi mengalami penurunan berturut-turut 3,36 dan 7,63 poin. Peningkatan nilai indeks menyebabkan pola sebaran kategori berubah dengan tahun pengukuran sebelumnya, yaitu Lembaga Demokrasi secara umum dari kategori "baik" menjadi "sedang".
Sedangkan kebebasan sipil masih pada kategori "sedang", dan hak-hak politik masih pada kategori "buruk".
Perlu menjadi perhatian, pada aspek hak-hak politik kendati terdapat perbaikan pada variabel hak memilih dan dipilih dan kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun masih terdapat berbagai penyimpangan-penyimpangan saat pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.
