Dumai, Riau, (Antarariau.com) - Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Riau mengaku keterlambatan penyerahan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) karena menunggu kesiapan waktu pejabat terkait di pemerintahan daerah setempat.
"Tidak ada masalah soal NPHD, karena hanya menunggu asisten pemerintahan yang sedang dinas keluar kota dan segera dituntaskan," katanya, Minggu.
Menurutnya, kesepakatan NPHD ini sebelumnya sudah dikoordinasikan dengan pemerintah setempat, dan Asisten I Bidang Pemerintahan Darmawan ditunjuk untuk menandatangani naskah komitmen tersebut.
Dia juga menilai komitmen pendanaan pelaksanaan pemilu kepala daerah (Pilkada) Desember mendatang dengan pemerintah daerah sudah selesai karena telah disiapkan sebesar Rp10,5 miliar.
"Dana hibah pilkada sebesar Rp10,5 miliar kami anggap cukup untuk pelaksanaan semua tahapan dan tidak ada persoalan lagi," ungkapnya.
Dia mengakui besaran dana hibah pilkada yang disiapkan pemerintah daerah ini tidak akan diajukan kembali dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan 2015 mendatang.
Pihaknya kini juga tengah fokus melaksanakan tahapan rekrutmen panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) di 33 kelurahan 7 kecamatan di daerah itu.
Sebelumnya, KPU Provinsi Riau menyatakan, KPU Dumai bersama sejumlah daerah lain belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai bentuk komitmen pendanaan penyelenggaraan pesta demokrasi pada Desember 2015.
Ketua KPU Riau Nurhamin mengatakan, jika hingga 18 Mei 2015 KPU terkait belum menyerahkan NPHD, maka dianggap tidak ada kejelasan dan pilkada di daerah itu akan ditunda.
"Kita berharap pilkada sembilan daerah di Riau tetap serentak diadakan tanpa ada penundaan," harapnya.
Proses NPHD Dumai Tunggu Pejabat Terkait Daerah
