Medan, (Antarariau.com) - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menilai perkembangan demokrasi di Indonesia diakui oleh negara-negara lain dalam tatanan masyakat internasional, meskipun dalam praktiknya masih ada sejumlah hambatan.
"Hambatan itu, antara lain terlihat pada pemerintahan di daerah. Masih ada kepala daerah yang menempatkan pimpinan SKPD karena balas jasa sebagai tim suksesnya bukan atas kemampuannya," katanya sekaligus menyoroti kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam temu pers di Medan, Jumat.
Menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN), di era demokrasi saat ini pertemuan elite politik dan pimpinan partai politik adalah hal biasa.
Ia mencontohkan, kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pembukaan rapat kerja nasional (Rakernas) PAN di Jakarta, Rabu (6/5).
"Namun, saat ini acara biasa saja, jadi ramai," katanya.
Menurut Zulkifli, berkumpulnya elite politik dan pimpinan partai politik dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) saat pembukaan Rakernas PAN menunjukkan demokrasi di Indonesia berjalan baik.
Ia menyatakan, saat ini berkembang anggapan di publik bahwa demokrasi berjalan jika ada pertarungan, misalnya dalam suksesi partai politik.
"Kalau tidak ada pertarungan, maka disebut tidak demokrasi," demikian Zulkifli Hasan.
Berita Lainnya
Prabowo: Kami bersyukur kita telah berhasil menjalankan proses demokrasi
24 April 2024 13:57 WIB
Wapres: Jaga pengalaman nilai demokrasi jelang pelaksanaan Pilkada serentak
01 March 2024 16:11 WIB
Pelalawan gelar rekapitulasi suara, siapapun yang terpilih adalah hasil demokrasi
29 February 2024 11:00 WIB
KPU Kampar gelar Kemah Demokrasi bagi pemilih pemula
12 December 2023 12:13 WIB
KSP ingatkan pesta demokrasi jadi momen untuk kawal hak-hak perempuan & anak
07 December 2023 13:30 WIB
Timnas AMIN targetkan indeks demokrasi Indonesia naik jadi 7,5 di 2029
02 December 2023 15:35 WIB
Jarnas 98 ajak elemen bangsa untuk jalankan demokrasi tanpa fitnah
21 November 2023 10:29 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD harapkan MKMK beri putusan terbaik untuk demokrasi
04 November 2023 17:00 WIB