Sambungan...
"Sebenarnya apa pun yang dilakukan pemerintah boleh saja, asalkan sudah diganti rugi," kata janda yang sejak tahun 1990 membuka usaha pembuatan batu bata secara tradisional di daerah itu.
Protes serupa juga diutarakan warga setempat, Darwizal, karena merasa dirugikan setelah tanahnya seluas 25x70 meter sudah dipasrahkan untuk proyek jalan tersebut, namun dirinya belum sepeser pun mendapat ganti rugi yang dijanjikan pemerintah. "Tanah saya sudah digunakan, tapi ganti rugi belum saya terima. Seharusnya, pemerintah berikan ganti ruginya dahulu baru proyeknya berjalan dan bukan sebaliknya," keluh Darwizal.
Ia mengatakan, kehidupannya akan makin tak jelas karena bangunan untuk membuat batu bata dilahan yang disewanya ternyata juga terkena proyek tersebut. Karena itu, Darwizal khawatir terhadap kelangsungan hidup keluarganya karena akan kehilangan mata pencaharian. "Lebih baik tidak perlu ada proyek jalan ini, daripada ketika sudah ada jalan tapi keluarga saya mati kelaparan," tegasnya.
Lurah Sail Sultahar mengatakan Pemerintah Kota Pekanbaru memang tidak memberikan ganti rugi untuk lahan yang dilalui proyek jalan, karena dalam sistem konsolidasi tanah hanya tanaman produktif dan bangunan yang akan mendapat ganti rugi. Ia mengatakan, lahan warga yang digunakan untuk jalan adalah sekitar 30 persen dari luas lahan. Sebagai kompensasinya, pemerintah daerah berjanji akan membantu warga mendapatkan sertifikat tanah untuk lahan yang tersisa.
"Kami hanya pelaksana lapangan. Kami sudah penat," kata Lurah Sultahar kepada Antara.
Sementara itu, Camat Tenayan Raya Abdul Rahman mengatakan pihaknya sudah mengklaim pihaknya sudah melakukan sosialisasi tentang sistem kompensasi tanah proyek jalan itu sejak setahun lalu. Proyek jalan lingkar luar yang akan melalui Kecamatan Tenayan Raya panjangnya mencapai 17 kilometer dengan lebar badan jalan 300 meter.
Ia mengakui ada tidak semua warga menyetujui sistem konsolidasi tanah, dan tetap meminta ganti rugi terhadap lahan yang digunakan. "Yang setuju di tiga kelurahan sudah mencapai 85 persen. Bagi masyarakat yang tidak setuju itu biarkan saja, kita tidak memaksakan biar nanti kita laporkan ke wali kota," ujarnya.
Berita Lainnya
Warga Brussel berunjuk rasa di depan kedutaan Israel tuntut gencatan senjata segera di Gaza
06 April 2024 10:36 WIB
Warga AS tuntut kenaikan batas usia minimum pembelian senjata AR-15 di Texas
29 August 2022 16:09 WIB
Tuntut tahan Plt Bupati, ribuan warga Bengkalis demo Mapolda Riau
18 February 2020 15:44 WIB
Tak Kunjung Diberangkatkan Umroh, Belasan Warga Inhu Tuntut JP Madania
13 January 2017 21:30 WIB
Warga Kampar Tuntut Pemerintah Selesaikan Konflik Tanah
04 June 2015 15:03 WIB
Warga Tuntut Ganti Rugi Proyek Jalan Pekanbaru
23 April 2015 16:10 WIB
Ratusan Warga Inhu Tuntut Penyelesaian Sengketa Lahan
31 March 2015 17:22 WIB
Warga Dumai Blokir Jalan Rusak Tuntut Perbaikan
30 September 2013 20:16 WIB