Pekanbaru, (Antarariau.com) - Ratusan warga Desa Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Riau, menggelar aksi unjuk rasa menuntut pemerintah segera menyelesaikan konflik tanah yang marak terjadi di daerah tersebut.
Dalam aksinya yang dipusatkan di Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Kamis, massa yang tergabung dalam Tim Penyelamat Aset Kenegerian Lipat Kain (Tepak Lipat Kain) menyatakan bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum harus segera memeriksa perusahaan sawit PT Ganda Baunindo yang memiliki ribuan hektar sawit di lahan adat masyarakat.
"Kita minta pemerintah dan kepolisian bertindak proporsional dalam menyelesaikan konflik antara masyarakat kenegrian lipat kain dengan pihak Ganda Buanindo," kata koordinator lapangan aksi tersebut, Angky Meiputra.
Aksi massa ini dilatar belakangi adanya perusahaan sawit yang beroperasi di daerah mereka, sementara lahan sawit yang diusahakan perusahaan merupakan lahan adat (ulayat). Namun, sejumlah oknum tokoh adat setempat memberikan keleluasaan kepada perusahaan untuk menjalankan usaha dan membuka lahan sawit hingga ribuan hektar.
Tokoh adat yang disebut ninik mamak tersebut menjanjikan bahwa dengan dibukanya lahan sawit itu, maka akan mensejahterakan masyarakat setempat, namun massa Tepak Lipat Kain berpendapat perusahaan tidak berkontribusi sama sekali.
"Justru konflik lahan terjadi di wilayah kami," seru pendemo.
Untuk itu, ia menyerukan Polda Riau segera memerintahkan Polres Kampar segera menetapkan yayasan ninik mamak kenegrian Lipat Kain yang terbukti memperkaya diri sendiri untuk diperiksa.
Selain itu, ia juga meminta kepada pihak terkait untuk melakukan pengukuran ulang Hak Guna Usaha (HGU) PT Ganda Buanindo karena mereka menduga HGU sudah tidak sesuai peruntukannya.
Kemudian, mereka juga meminta kepada perusahaan agar mengentikan kerjasama yang terjalin dengan Yayasan Ninik Mamak Kenegerian Lipat Kain.
Warga Kampar Tuntut Pemerintah Selesaikan Konflik Tanah
