Pekanbaru, (Antarariau.com) - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru, berangkat ke Jakarta untuk menemui Kementrian Dalam Negeri guna berkonsultasi terkait UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
"Kami ada tujuh orang perwakilan komisi I yang berangkat," kata Ketua Komisi I Hotman Sitompul di Pekanbaru, Jumat.
Ia menuturkan, pihaknya akan berkonsultasi masalah pemerintahan, termasuk menanyakan soal kebijakan pemerintahan Provinsi menarik kembali kewenangan yang telah diserahkan ke kabupaten/kota, seperti bidang SDM, perikanan, kehutanan dan kelautan.
"Dulu PAD telah diserahkan ke kab/kota kini ditarik dan ini jelas akan mengurangi pendapatan," katanya.
Menurut Hotman, sebelum melakukan kunjungan ini pihaknya telah melakukan gelar pendapat atau rapat internal dengan Kementrian.
Selain terkait UU, masih terang dia, pihaknya juga akan mengkonsultasikan mengenai tapal batas wilayah, termasuk membahas batas wilayah pencadangan lahan Bandara SSK II, yang berada di kelurahan Maharatu.
Ia memaparkan, pencadangan lahan bandara, atau batas tanah masyarakat di kelurahan Maharatu perlu dipertanyakan. Karena dengan adanya Pergub nomor 11 yang dikeluarkan Plt Gubernur telah membuat keresahan bagi masyarakat sekitar.
Terang dia, Pergub ini membuat masyarakat was-was, mereka tidak mendapatkan kepastian mengenai lahan mereka yang masuk ke pencadangan lahan bandara ini.
"Warga tidak bisa mengurus perizinan seperti IMB dan lainnya," kata Hotman.
Ia berharap dengan konsultasi ini, pihaknya mendapatkan jawaban, sehingga jelas bagaimana soslusinya. "Harus ada jawaban, karena masyarakat perlu kepastian hak mereka,"
Berita Lainnya
Poengky : Anggota Polres Pelalawan mabuk saat berkendara memalukan Polri
21 April 2024 5:33 WIB
Istri siri polisi di Kepri curhat alami KDRT
03 April 2024 3:53 WIB
Dyah Roro Esti minta pemerintah prioritaskan infrastruktur di wilayah bencana Bawean
27 March 2024 14:35 WIB
GALERI FOTO - Komisi V DPRD Riau kunjungan observasi ke Disdik Kepri
08 March 2024 10:15 WIB
Komisi VIII DPR RI imbau tetap saling menghormati jika beda awal Ramadhan
07 March 2024 15:17 WIB
Komisi III DPRD Riau bakal evaluasi BUMD merugi
06 March 2024 18:17 WIB
Komisi II DPR RI nyatakan belum ada perubahan jadwal pilkada 2024
01 March 2024 10:27 WIB
Iran dorong PBB bentuk komisi selidiki kejahatan Israel di Jalur Gaza
28 February 2024 16:31 WIB