Pekanbaru, (Antarariau.com) - Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau meminta semua perusahaan perkebunan dan kehutanan dalam waktu 1x24 jam segera memverifikasi di lapangan jika di dalam konsesi mereka ditemukan titik panas atau "hotspot" yang menjadi indikasi kebakaran lahan dan hutan.
"Kami segera melayangkan surat kepada perusahaan yang terekam satelit terdapat hotspot untuk memeriksa dalam waktu 1x24 jam dan melaporkan balik ke kami. Hal ini untuk mengantisipasi secara dini potensi kebakaran lahan dan hutan," kata Kepala BLH Provinsi Riau, Yulwiriawati Moesa, kepada Antara di Pekanbaru, Rabu.
Ia mengatakan Pemprov Riau kini bisa lebih cepat dalam mendeteksi potensi kebakaran karena memiliki perangkat sistem monitor canggih "Kahutla Monitoring System" (KMS). Perangkat tersebut merupakan bantuan dari BP REDD+ yang terkoneksi dengan satelit dan dilengkapi titik koordinat dan peta konsesi perusahaan di Riau.
Ia mengatakan pihaknya meminta perusahaan harus melakukan pencegahan secara cepat, dan wajib membantu pemadaman apabila ada kebakaran di lahan masyarakat disekitar konsesi mereka.
"Kami bisa secara cepat dan lebih presisi mengetahui lokasi titik panas di konsesi perusahaan. Namun, karena yang dideteksi adalah titik panas jadi belum tentu itu adalah titik api kebakaran sehingga perlu ada verifikasi dilapangan secepatnya," kata Yulwiriawati.
Ia berharap sebanyak 12 pemerintah kabupaten/kota di Riau yang sudah mendapatkan bantuan perangkat KMS juga melakukan hal yang sama kepada perusahaan sehingga bisa mencegah kebakaran parah seperti tahun 2013 dan 2014. Menurut dia, aktivasi program KMS di Riau tidak terkendala meskipun BP REDD+ sudah dibubarkan oleh pemerintah beberapa waktu lalu.
"Sepertinya tidak ada hambatan karena BP REDD+ hanya memberikan sistem, sedangkan perangkat dari pemerintah daerah. Tinggal perlu penguatan sumber daya manusia dengan pelatihan-pelatihan," ujarnya.
BLH Riau Minta Perusahaan Verifikasi "Hotspot" Kebakaran
