Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pemerintah Provinsi Riau siap untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi terjadi kembali pada Februari 2014.
"Pada prinsipnya kami berkomitmen untuk bersama-sama mencegah Karhutla tidak terjadi lagi di Riau," kata Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dalam rilis pers yang diterima Antara di Pekanbaru, Jumat.
Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman pemerintah daerah sudah melakukan beragam upaya untuk berbenah diri dan bersiap mencegah Karhutla.
Ia menyatakan bahwa selama 2014, pihaknya dan beberapa pemerintah kabupaten/kota di Riau telah melaksanakan rekomendasi audit kepatuhan dari pemerintah pusat dalam penanggulangan Karhutla.
Audit serupa juga dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan sektor kehutanan dan perkebunan. Menurut dia, audit ini akan terus dilakukan agar perusahaan-perusahaan itu memenuhi kewajibannya untuk mencegah terjadinya karhutla.
"Kami akan desak terus. Kalau ada alatnya yang kurang belum memenuhi standar harus segera dipenuhi. Sejauh ini mereka memenuhi apa yang kami perintahkan," katanya.
Sebelumnya, Pemprov Riau mendapat arahan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaja di Jakarta, Kamis (8/1) terkait pencegahan Karhutla.
Dalam rapat kerja pencegahan Karhutla, Siti Nurbaja meminta pelaku usaha untuk ikut berperan mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang sudah terjadi bertahun-tahun itu.
"Tahun ini tidak boleh lagi ada kebakaran hutan dan lahan seperti tahun-tahun sebelumnya," kata Menteri LHK.
Riau menjadi perhatian khusus sebab menjadi provinsi yang sering mengalami bencana kebakaran hutan dan lahan, karena selama 2014 sempat terjadi dua periode puncak kebakaran pada Februari-Mei dan Juni-Oktober. Karena itu, Menteri LHK juga meminta dunia usaha bersama pemerintah bahu membahu memberdayakan masyarakat untuk pencegahan kebakaran.
"Kami akan menjadi simpul bagi pelaku usaha dan masyarakat untuk mencari jalan keluar bersama dari persoalan kebakaran," katanya.
Pada kesempatan itu, Siti juga mengingatkan pemegang konsesi HTI wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk pencegahan kebakaran hutan. Pada areal gambut, dia juga mengingatkan agar pengelolaan HTI dilakukan dengan kehati-hatian agar tidak mudah terjadi kebakaran.
"Pengaturan tata air harus dilakukan dengan baik agar gambut tidak kering," katanya.
Di tempat yang sama, Presiden Direktur PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Kusnan Rahmin menegaskan komitmen untuk bekerja sama dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan. RAPP yang merupakan Grup APRIL yang mengelola hutan tanaman industri (HTI) di Pelalawan, Riau, telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk penanggulangan kebakaran lahan bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada 2014.
Menurut dia, RAPP memiliki Pusat Komando Pengendalian untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan yang siap merespons potensi timbulnya api di seluruh HTI perusahaan dan lahan masyarakat di sekitar konsesinya.
Upaya pengendalian termasuk pemantauan di darat maupun melalui udara, termasuk memonitor titik panas dengan satelit yang dikaitkan dengan teknologi FDRS (Fire Danger Rating System) guna memitigasi dan mendeteksi sedini mungkin bahaya kebakaran lahan.
"Perusahaan juga menyiagakan tiga unit helikopter dan 700 pasukan Tim Reaksi Cepat Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran termasuk 420 anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) yang tersebar di 23 estate di konsesi perusahaan," katanya.
Pemprov Riau Siap Cegah Kebakaran Hutan
