Dumai, Riau, (Antarariau.com) - Syahrial Amini, salah satu legislator Partai Gerindra Kota Dumai, Provinsi Riau, dipercaya memimpin Komisi I DPRD setempat yang beranggotakan 10 orang wakil rakyat membidangi urusan pemerintahan dan hukum.
Dalam memimpin Komisi I DPRD Kota Dumai, dia berencana menata kelola sistem birokrasi dan pelayanan pemerintah kepada publik agar lebih baik serta optimal.
"Kami juga akan meningkatkan kerja sama dan komunikasi intensif dengan instansi vertikal penegak hukum yang ada supaya hubungan kerja ke depan saling bersinergi demi kemakmuran dan sukses pembangunan daerah," kata Syahrial Amini di Dumai, Rabu.
Dia memandang, sistem pelayanan publik pemerintah sudah berjalan cukup baik dan efektif, namun tetap masih terdapat sejumlah kelemahan, di antaranya jalur birokrasi yang mesti diupayakan lagi menjadi pendek, singkat dan tidak rumit.
Di samping itu, perlu ditingkatkan disiplin dan etos kerja aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas membantu pemerintah menjalankan roda pembangunan daerah.
"Tapi secara umum pelaksanaan tugas pemerintah sudah baik dan hanya perlu dilakukan penataan yang kurang maksimal ke depannya," ujarnya.
Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Dumai ini menambahkan, pihaknya juga akan mempererat hubungan silaturahmi dengan para mitra kerja di pemerintahan dan instansi vertikal supaya saling mendukung dalam percepatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.
DPRD Dumai resmi menetapkan unsur pimpinan dan susunan keanggotaan alat kelengkapan dewan dalam rapat paripurna yang diadakan pada Senin (3/11).
Keanggotaan Komisi I bidang hukum dan pemerintahan ini ialah Syahrial Amini (Gerindra), Edi Sepen (PKS), Saiful Azhar (PBB), Samuel Turnip (PDIP), Edison (Golkar), Hasrizal (PAN), Sutrisno (Nasdem), Yusuf Manulang (PKPI) dan Yukrotul Ahyuni (Demokrat).
Wakil Ketua DPRD Dumai Zainal Abidin menyatakan, pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan mengutamakan rasa kebersamaan, musyawarah dan mufakat seluruh anggota, tanpa ada unsur keberpihakan.
"DPRD Dumai tidak terpengaruh dengan hiruk pikuk dinamika politik nasional, karena setiap kebijakan diambil bersama melalui musyawarah mufakat seluruh anggota," terangnya.
Berita Lainnya
Legislator Dumai sebut PT Bukara diduga tidak kantongi izin usaha
06 February 2020 14:55 WIB
Anggota Komisi V DPR RI soroti KAI pimpin konsorsium Kereta Cepat Jakarta-Bandung
12 October 2021 11:38 WIB
Pimpinan DPR Akan Pimpin Penetapan Pimpinan Komisi Dan AKD
29 October 2014 8:40 WIB
Waka DPRD Riau hadiri pembukaan MTQ ke-42 di Dumai
21 April 2024 17:34 WIB
Anggota DPRD Riau sayangkan rencana kenaikan tarif tol Pekanbaru-Dumai
06 March 2024 17:34 WIB
Tamu kecewa, Rapat Paripurna DPRD Dumai batal tanpa pemberitahuan
08 May 2023 16:10 WIB
Terkait ledakan kilang, legislator minta Pertamina Dumai bertanggungjawab penuh
02 April 2023 16:50 WIB
PT DPA diduga buang air cucian tangki ke laut di Dumai
21 March 2023 18:40 WIB