Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengajukan nota keuangan sebesar Rp8,8 Triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) tahun 2014 yang mengalami kenaikan dibanding APBD murni 2014.
"Jumlah itu bertambah sebesar Rp571,255 Miliar atau 6,90 persen dari pagu awal APBD murni 2014 yang berjumlah 8,276 Triliun," kata Sekretaris Daearah (Sekda) Pemprov Riau, Zaini Ismail dalam sidang paripurna DPRD setempat di Pekanbaru, Kamis.
Lebih lanjut diuraikannya, dari segi pendapatan jumlahnya pada APBD 2014 mencapai Rp7,126 Triliun. Ia mengatakan meskipun diliputi beberapa kendala, masih dapat dioptimalkan kenaikannya sebesar Rp273,681 Miliar sehingga totalnya menjadi Rp7,470 Triliun meningkat 3,84 persen.
Peningkatan itu, katanya, berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semula berjumlah Rp2,840 Triliun, bertambah sebanyak Rp106,900 Miliar atau 3,76 persen meningkat menjadi Rp2,946 Triliun.
Kemudian pendapatan juga meingkat dari dana perimbangan yang awalnya Rp3,638 Triliun mengalami penambahan sebanyak RP166,780 Miliar atau 4,58 persen menjadi Rp3,805 Triliun.
"Dana perimbangan tersebut adalah dari dana bagi hasil migas/nonmigas, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berasal dari pemerintah pusat," ucapnya.
Terakhir, pendapatan didapatkan juga dari pendapatanj daerah lainnya yang sah senilai Rp648 Miliar. Pendapatan ini, katanya, tidak berubah dari APBD murni 2014.
Selanjutnya, untuk komponen belanja dianggarkan sebesar 8,848 Triliun dimana dilakukan perubahan terhadap belanja tidak langsung. Pada awalnya belanja ini berjumlah Rp3,745 Triliun, kemudian bertambah sebesar Rp144,603 Miliar atau 3,86 persen menjadi Rp3,890 Triliun.
"Kenaikan ini karena penyesuaian besaran gaji pegawai, tunjangan pegawai mutasi dan masuk ke Pemprov Riau serta menutupi kekurangan anggaran di APBD murni yang belum cukup dianggarkan satu tahun," ucapnya.
Sementara untuk belanja langsung awalnya dianggarkan Rp4,531 Triliun, lalu bertambah sebesar Rp426,692 Miliar atau 9,42 persen sehingga totalnya menjadi Rp4,957 Triliun yang terdiri dari belanja barang. jasa dan modal.
Dari perbandingan terlihat defisit antara belanja dan pendapatan. Namun hal itu tertutupi dengan pembiayaan yang merupakan sisa lebih penggunaaan anggaran (Silpa) tahun 2013 yang berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan berjumlah Rp1,447 triliun.
"Itu digunakan untuk menutupi defisit anggaran," imbuhnya.
RP8,8 Triliun Diajukan Pemprov Riau dalam APBDP 2014
